nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kepala Bakamla, Setnov, hingga TB Hasanuddin Bakal Bersaksi untuk Fayakhun Andriadi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 26 September 2018 08:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 09 26 337 1955658 kepala-bakamla-setnov-hingga-tb-hasanuddin-bakal-bersaksi-untuk-fayakhun-andriadi-f57p3D4NaL.jpg Setya Novanto (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali mengagendakan sidang perkara dugaan korupsi proyek penganggaran dan pengadaan alat satelit monitoring (satmon) milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk terdakwa Fayakhun Andriadi, pada hari ini.

Agenda persidangan kali ini yaitu masih pemeriksaan sejumlah saksi. Jaksa penuntut umum pada Komisi‎ Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan tiga saksi, Kepala Bakamla, Arie Soedewo, Politik‎us PDI-Perjuangan, TB Hasanuddin, dan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

"Saksi Fayakhun hari ini, SN (Setya Novanto), Arie Soedewo, dan Hasanuddin," kata Jaksa KPK, Takdir Suhan melalui pesan singkatnya, Rabu (26/9/2018).

Tak hanya itu, pada persidangan kali ini tim Jaksa akan mengonfrontasi keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi dengan staf Fayakhun, Agus Gunawan. Sebab, pada persidangan sebelumnya Irvanto membantah dan mencabut keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Ditambah konfrontasi Irvanto dan Agus Gunawan. Agendanya jam 9," terangnya.

Fayakhun Andriadi. (Foto: Harits Tryan Akhmad/Okezone)

Sebelumnya, Jaksa penuntut telah mendakwa Fayakhun Andriadi menerima uang suap sebesar 911.480 Dollar Amerika Serikat.‎ Uang tersebut diterima Fayakhun dari ‎Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

Menurut Jaksa, uang tersebut diduga diberikan untuk Fayakhun agar ‎dapat mengalokasikan atau memploting penambahan anggaran pada Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone, tahun anggaran 2016.

Atas perbuatannya, Fayakhun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Baca Juga : Keponakan Setya Novanto Bersaksi di Sidang Suap Fayakhun)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini