Share

Hadapi Ancaman Penjahat Cyber, Wiranto Ajak Komunitas Internasional Bentuk Konvensi

Muhamad Rizky, Okezone · Selasa 18 September 2018 22:48 WIB
https: img.okezone.com content 2018 09 18 337 1952361 hadapi-ancaman-penjahat-cyber-wiranto-ajak-komunitas-internasional-bentuk-konvensi-ticEKbPFpJ.jpg Menko Polhukam Wiranto (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mendorong komunitas internasional membentuk konvensi atau perjanjian internasional tentang manajemen dunia maya. Sehingga hal tersebut bisa menjadi hukum internasional.

Dalam konteks regional, sambungnya pemerintah harus terus mempromosikan pengaturan norma di dunia maya untuk mengurangi perilaku tidak bertanggung jawab atau kriminal, terutama dalam konteks ASEAN.

Pada KTT ASEAN terakhir di Singapura, menurut Wiranto, para pemimpin ASEAN telah berkomitmen untuk mengeksplorasi kelayakan koordinasi kebijakan keamanan siber, diplomasi, kerja sama, serta upaya pengembangan kapasitas dan teknis.

"Memang penting bagi ASEAN untuk membangun upaya regional yang konheren dan terkoordinasi untuk menanggapi ancaman cyber lintas batas,” kata Wiranto dalam siaran persnya yang diterima Okezone, Selasa (18/9/2018).

 Ilustrasi

Wiranto yang menjadi pembicara kunci dalam acara Third Singapore International Cyber Week di Singapura turut mengungkapkan mengenai imbas dari transformasi global melalui inovasi digital berlangsung sangat cepat. Dari penelitian saja, diprediksi jumlah perangkat yang saling terhubung di dunia akan melonjak dari 8,4 miliar pada hari ini menjadi 20 miliar pada 2020.

“Pertumbuhan eksplosif perangkat yang saling terhubung tersebut serta meningkatnya kedalaman dan volume pertukaran data pribadi dan perusahaan, menjadikan dunia maya sebagai target yang memenuhi syarat untuk penjahat cyber atau mata-mata,” tuturnya.

Wiranto menambahkan, tak heran Laporan Risiko Global World Economic Forum (WEF) 2018 memasukkan ancaman keamanan cyber dalam bentuk pelanggaran sebagai salah satu dari empat bidang utama yang menyebabkan degradasi lingkungan, ketegangan ekonomi dan geopolitik.

 Ilustrasi

Sehingga, ia menilai dalam mengembangkan strategi keamanan siber yang efektif untuk melawan ancaman tersebut dibutuhkan pendekatan komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan publik, hak individu dan keamanan nasional.

“Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut melalui mekanisme bilateral, regional dan bahkan multilateral,” tuturnya.

Wiranto mengatakan, di lingkup regional, ASEAN merupakan kawasan yang memiliki perkembangan cukup cepat di dunia maya dengan basis pengguna internet diperkirakan mencapai 480 juta orang pada 2020 dari yang hanya 260 juta di 2017. Sedangkan media sosial digunakan setengah populasi ASEAN yaitu 630 juta, sehingga menjadikannya sebagai salah satu pasar media sosial terbesar di dunia.

Dari 10 negara yang merupakan pengguna Facebook terbesar di dunia, empat di antaranya berasal dari ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Sebuah studi juga memperkirakan ekonomi internet di ASEAN akan mencapai $ 200 miliar pada tahun 2025. Hal Ini hanya gambaran bagaimana sesungguhnya potensi pasar yang sedang tumbuh.

Sayangnya tidak beriringan dengan pengaturan keamanan cyber yang masih berjalan sangat lamban. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh penjahat termasuk teroris. Berdasarkan Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure / Coordination Center (ID-SIRTII/CC), ada sekira 205.500.000 serangan yang terjadi selama tahun 2017.

Jumlah ini, menurutnya meningkat secara signifikat dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebanyak 135.670.000 serangan. Pihaknya menuturkan, ancaman yang ada tidak bisa dihadapi sendirian,

“Kita tidak bisa menghadapi ancaman keamanan cyber sendirian. Diperlukan upaya terkoordinasi dan terpadu dari semua pemangku kepentingan nasional dan regional, serta pemangku kepentingan internasional, mulai dari pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, organisasi publik, pemilik infrastruktur penting, hingga sektor swasta. Dengan demikian, setiap pemangku kepentingan memiliki peran dalam menciptakan lingkungan maya yang aman dan inklusif,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memasukkan pengembangan dan penguatan kerja sama regional dan internasional mengenai keamanan dunia maya sebagai bagian dari kebijakan luar negeri strategis. Badan Siber dan Sandi Negara yang didirikan pada tahun 2017 telah diberi tugas untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang efektif dan kuat dalam keamanan cyber.

“Dengan demikian, salah satu implementasi yang paling cepat adalah optimalisasi fungsi Indonesia Computer Emergency Team (IDCERT) dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) untuk memantau insiden keamanan, memberikan pelatihan tentang keamanan internet dan mendukung penegakan hukum,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini