nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Usai Diperiksa KPK, Zulkifli Hasan Bahas Sejarah Organisasi Perti

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 18 September 2018 16:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 09 18 337 1952137 usai-diperiksa-kpk-zulkifli-hasan-bahas-sejarah-organisasi-perti-XuOJ3nmYd0.jpg Zulkifli Hasan di Gedung KPK (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Zulkifli Hasan rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan tahun anggaran 2018. Zulhas sendiri diperiksa untuk tersangka Gilang Ramadhan (GR)‎.

Saat dikonfirmasi terkait pemeriksaannya pada hari ini, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku ditanya soal posisinya di Perti. Kepada awak media, Zulhas menjelaskan sejarah singkat organisasi Perti.

"Saya diminta keterangan sebagai wakil ketua dewan pembina tarbiyah Perti. Apa itu tarbiyah Perti, ormas Islam yang tua yang usianya hampir 90 tahun yang berjasa terhadap Indonesia merdeka," kata Zulhas di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/9/2018).

Zulhas ‎mengungkapkan, Perti merupakan salah satu organisasi tertua di Indonesia. Dulu, sambung Zulhas, Perti sempat pecah suara menjadi dua golongan. Namun, di tahun 2017, Perti kemudian bersatu kembali.

"Alhamdulillah 2017 dalam muktamar berhasil disatukan, oleh pak presiden yang menyatukan. Saya diminta oleh pak Azwar Anas untuk mengawal agar islah bersatu ini tetap langgeng, makanya saya bersedia walaupun saya backgroundnya Muhammadiyah," paparnya.

Ketua MPR RI tersebut juga mengakui penyidik mengklarifikasi soal rakernas Perti yang digelar di Lampung. Zulhas pun mengklaim tidak tahu menahu soal kepanitiaan pada rakernas Perti tersebit.

"Tugas pembina itu adalah membina dan memberi nasehat, panitia (rakernas) tentu tersendiri. Karena kalau pembina itu dianggap sepuh-sepuh walaupun saya masih muda," katanya.

Sementara itu, Zulhas menyerahkan soal dugaan aliran suap sejumlah proyek di Lampung Selatan ke Rakernas. Sebab, Zulhas mengaku tidak tahu sama sekali karena posisi dia merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina.‎

"Tadi sih idak ditanya (soal aliran uang), saya hanya ditanya dewan pembina itu tugasnya apa, ya membina dan menasehati," pungkasnya.‎

Sebelumnya, tim penyidik lembaga antirasuah telah lebih dulu memeriksa Ketua Umum Perti, Basri Bermanda, pada Rabu, 12 September 2018. ‎Saat itu, Basri juga diperiksa untuk tersangka Gilang Ramadhan.

KPK sendiri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait infrastruktur di Dinas PUPR Lampung Selatan, tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Bupati Lampsel, Zainudin Hasan; anggota DPRD Lampsel, Agus Bhakti Nugraha; Kadis PUPR Lampsel, Anjar Asmara; serta Bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

Diduga, Zainudin menerima suap dari Bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan. Zainudin berperan mengarahkan semua proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan melalui Agus Bhakti Nugraha. Zainudin meminta agar Agus Bhakti koordinasi dengan Anjas Asmara untuk mengatur proyek di Lampsel.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini