nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Akan Pertanyakan Kekuatan Hukum Gugatan Praperadilan Irwandi Yusuf

Muhamad Rizky, Jurnalis · Senin 17 September 2018 13:53 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 09 17 337 1951544 kpk-akan-pertanyakan-kekuatan-hukum-gugatan-praperadilan-irwandi-yusuf-RzC4QFm6RO.jpg sidang praperadilan Irwandi Yusuf di PN Jakarta Selatan. (Foto: Muhamad Rizky/Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan jawaban terkait gugatan permohonan prapradilan gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, pada Selasa 18 September 2018. Perwakilan Biro Hukum KPK Ade mengatakan, salah satu jawaban yang akan diberikan besok terkait kekuatan hukum dari gugatan praperadilan yang bukan dilakukan oleh Irwandi Yusuf, melainkan dari Wakil Ketua DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Yuni Eko Hariatna.

"Itu yang lagi kita siapkan di sidang besok. Jadi materinya disampaikan besok, kita akan menyampaikan jawaban salah satu materi dari jawaban kami dalam menyoal kekuatan hukum legal standing dari pemohon," kata Ade di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (17/9/2018).

Sebab, kata dia, gugatan tersebut bukan dilakukan oleh tersangka Irwandi Yusuf. Hal itu sesuai surat yang diajukan oleh Irwandi yang menyatakan bahwa gugatan bukan dari dirinya.

"Saya kira sudah jelas disampaikan oleh Juru Bicara KPK minggu lalu bahwa dari tersangka sendiri mengajukan surat ke kami yang menyatakan inisiatif praperadilan bukan dari pihak tersangka. Jadi untuk selengkapnya akan kita sampaikan di jawaban yang kita ajukan besok," paparnya.

(Baca juga: Ajukan Praperadilan, Irwandi Yusuf Bacakan Permohonan)

Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. (Foto: Okezone)

Sementara Safaruddin, kuasa hukum dari Yuni Eko Hariatna selaku penggugat, beralasan bahwa gugatan praperadilan dilakukan atas dasar inisiatif masyarakat, salah satunya Yuni yang merupakan kader partai yang sama dengan Irwandi Yusuf.

"Sebagai Wakil Ketua Partai PNA, dia (Yuni) merasa ini (Irwandi) ketua umumnya. Karena banyak informasi-informasi ya. Kalau di Aceh ini kan warung kopi. Warung kopi banyak beredar informasi: 'Wah ini enggak sah ini OTT Pak Irwandi. Enggak sah ini'," ungkapnya.

"Barang bukti yang didapat enggak betul ini, transfer ini enggak betul, cara tangkapnya juga salah, jadi tidak ada barang bukti yang ditemukan saat itu. Informasi-informasi itu kan mengganggu pikirannya ya dan sampai ada demo waktu itu meminta supaya Pak Irwandi dibebaskan," sambungnya.

Safaruddin juga mengakui bahwa pihaknya tidak berkoordinasi dengan Irwandi Yusuf terkait gugatan tersebut. Ia beralasan bahwa koordinasi sulit dilakukan terhadap Irwandi.

Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. (Foto: Okezone)

"Kita enggak koordinasi karena memang kan ketemunya susah. Yuni mau ketemu sama Gubernur kan, ya saya tidak tahu internal di partai, tapi ya dengan Gubernur kan agak rumit. Tapi ini inisiatif, kepedulian dia sebagai warga Aceh terhadap gubernurnya juga sebagai salah satu kader partai terhadap ketua umumnya," tambah dia.

Sebelumnya KPK telah menerima surat yang berasal dari kuasa hukum Irwandi Yusuf tertanggal 27 Agustus 2018. Dalam surat tersebut kuasa hukum Irwandi merasa keberatan dengan adanya praperadilan itu.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini