Oknum Polisi yang Aniaya Siswa SMK di Sel Tahanan Sekolah Harus Dihukum Tegas

Puteranegara Batubara, Okezone · Jum'at 14 September 2018 07:35 WIB
https: img.okezone.com content 2018 09 14 337 1950231 oknum-polisi-yang-aniaya-siswa-smk-di-sel-tahanan-sekolah-harus-dihukum-tegas-V3VLZfpn2o.jpg Ilustrasi Foto/Okezone

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap oknum polisi sekaligus pembina Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Batam, Kepulauaan Riau dihukum secara tegas setelah diketahui terlibat dalam ditemukannya sel tahanan di dalam sekolah tersebut.

"Kami berharap agar pengawas internal dan pimpinan segera mengambil tindakan tegas untuk memeriksa dan memproses hukum yang bersangkutan,"kata Komisioner Kompolnas RI, Poengky Indarti kepada Okezone, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Seorang oknum anggota Polri aktif itu diduga melakukan serangkaian kekerasan terhadap siswa-siwa yang dihukum dimasukan ke dalam sel lantaran melakukan kesalahan. Oknum tersebut diketahui berinisial ED.

"Kompolnas sangat prihatin dan menyesalkan jika sampai ada oknum anggota yang menerapkan kekerasan berlebihan, termasuk dengan tidak pada tempatnya ketika yang bersangkutan sebagai pembina sebuah SMK malah diduga membuat sel yang digunakan untuk menghukum murid," papar Poengky.

Foto: Okezone/Fahreza Rizky

Terhadap kasus ini, Poengky menjelaskan, sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan tersebut tergantung dari pelanggaran atau kejahatan yg dilakukan.

Di internal Polri, kata Poengky, terdapat tiga proses hukum yang bisa dijalankan tergantung dari hasil pemeriksaan, yaitu disiplin, kode etik dan pidana. Menurutnya, ketiganya bisa dilakukan jika perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran disiplin, etik dan kejahatan pidana.

"Untuk sidang etik dan sidang disiplin dilakukan di internal Polri. Untuk pidananya, maka bagi anggota Polri sejak berlakunya UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tunduk pada peradilan umum. Jadi jika yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana, maka akan diadili di peradilan umum," tutur dia.

Poengky menuturkan, sanksi hukuman tergantung kesalahan dan pelanggarannya. Untuk etik, sanksi terberat antara lain adalah PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

"Untuk disiplin, sanksinya antara lain sel selama 21 hari, penundaan kenaikan pangkat, dan pembebasan dari jabatan," ucap dia.

Disisi lain, terkait kasus ini, Kompolnas telah melakukan kordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Kompolnas juga melakukan klarifikasi kepada Polda Kepri," tutup Poengky.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini