nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ingin Jadi Ketua DPD Golkar DKI, Fayakhun 'Sawer' Pimpinan Wilayah

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 12 September 2018 17:27 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 09 12 337 1949522 ingin-jadi-ketua-dpd-golkar-dki-fayakhun-sawer-pimpinan-wilayah-OU8VeP2xvG.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Politikus Golkar Fayakhun Andriadi disebut telah membagi-bagikan uang senilai miliaran rupiah ke para pimpinan wilayah. Pemberian uang tersebut agar Fayakhun terpilih sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta .

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta, Basri Baco yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara suap proyek pengadaan satelit monitoring pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk terdakwa, Fayakhun Andriadi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/9/2018).

"Seingat saya, uang itu terkait kepentingan terdakwa jadi ketua DPD," kata Basri dalam kesaksiannya.

Pemberian uang tersebut, kata Basri, dibagikan melalui staf Fayakhun, Agus Gunawan. Penyerahan uang sekitar dua kali dilakukan di kamar di Hotel Fairmont, Jakarta.

 fa

Terkait pembagian uang di DPD Golkar, Basri mengemukakan bahwa seorang calon memang harus melakukan lobi kepada pimpinan wilayah yang memiliki pengaruh cukup luas.

"Sudah ada pembahasan jauh sebelum itu bahwa untuk bisa menang, kami harus rebut berapa suara. Kami harus kasih perhatian dan bantuan kepada pemilik suara," ungkap Basri.

Akhirnya, pada musyawarah daerah pada Juni 2016, Fayakhun resmi dipilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta.

Dalam perkara ini, Jaksa telah mendakwa Fayakhun Andriadi menerima uang suap sebesar 911.480 Dollar Amerika Serikat.‎ Uang tersebut diterima Fayakhun dari ‎Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

 fa

Menurut Jaksa, uang tersebut diduga diberikan untuk Fayakhun agar ‎dapat mengalokasikan atau memploting penambahan anggaran pada Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone, tahun anggaran 2016.

Atas perbuatannya, Fayakhun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini