Share

Ansor: Pemerintah Harus Segera Antisipasi Pelemahan Rupiah

Rachmat Fahzry, Okezone · Kamis 06 September 2018 14:10 WIB
https: img.okezone.com content 2018 09 06 337 1946888 ansor-pemerintah-harus-segera-antisipasi-pelemahan-rupiah-F9WYS1xbaJ.jpg Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Foto/Okezne

JAKARTA – Rupiah kian terpuruk. Pada penutupan pasar perdagangan Rabu (5/9/2018) kemarin, rupiah berada di level Rp 14.930. Bahkan hari ini, kurs jual dolar AS di beberapa bank besar sudah menyentuh angka Rp 15.000

Presiden Joko Widodo mengatakan, melemahnya rupiah lebih disebabkan faktor eksternal, baik karena kenaikan suku bunga di AS, perang dagang AS dan China, termasuk krisis di Turki dan Argentina. Pemerintah, lanjut Jokowi, akan melakukan koordinasi di sektor fiskal, moneter, industri, dan pelaku-pelaku usaha. Pihaknya akan meningkatkan investasi dan ekspor sehingga bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan.

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga menjadi sorotan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. GP Ansor bahkan membahasnya secara khusus di dalam rapat pimpinan.

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam rilis yang diterima Okezone, Kamis (6/9/2018) mengapresiasi rencana pemerintah yang akan mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi pelemahan kurs seperti dikatakan Presiden Jokowi.

Menurut Yaqut, meski sebenarnya pelemahan nilai tukar rupiah sudah diprediksi sebelumnya dengan melihat ekspektasi pasar terhadap kenaikan bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR) yang naik beberapa kali sejauh ini, termasuk adanya permasalah perang dagang AS dan China, namun pelemahan rupiah terkesan kurang diantisipasi pemerintah.

"Pemerintah harus memberi perhatian ekstra terhadap terpuruknya rupiah dan segera mengambil langkah-langkah penanganannya secara tepat, mencari solusi yang benar-benar solutif,” tegas Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Foto: Okezone/Biro Setpres 

GP Ansor, lanjut Gus Yaqut, melihat secara ekonomi internasional ada tiga hal yang harus menjadi landasan pemerintah dalam mencari solusi atas krisis ini. Pertama, industrializing industry, yakni industri yang melahirkan industri lagi seperti membuat mesin, teknologi informasi. Artinya, jangan hanya fokus pada industri yang membuat produk habis pakai saja.

Kedua, jelasnya, adalah export promotion. Maksudnya, industri-industri unggulan dan produk-produk unggulan harus menjadi prioritas untuk diekspor. “Bahkan dilakukan promosi besar-besar terhadap produk yang laku dan layak dijual di luar negeri,” imbuh Gus Yaqut.

Yang ketiga, lanjut Gus Yaqut, adalah import substitution. “Lakukan mapping mana produk-produk impor yang bisa disubstitusi, mana yang tidak bisa dengan melihat kapasitas industrinya. Dulu, misalnya, menjual pesawat Nurtanio untuk ditukar dengan beras. Terhadap produk seperti ini kalua perlu pemerintah kasih insentif. Tapi jika belum bisa disubstitusi, maka harus mempertimbangkan substitusi impornya dalam konteks global supply chain,” terangnya.

Yang juga penting dilakukan, Gus Yaqut mengatakan, pemerintah harus memikirkan skenario terburuknya agar situasi terburuk tidak terjadi. Maksudnya, jangan hanya berpikir sebatas pada pelemahan rupiah saja. Gus Yaqut memberi contoh, Tunisia sebelum krisis pada 2011 dinilai sebagai negara paling kompetitif di Afrika oleh WEF (World Economic Forum). Menurut IMF, Tunisia disebut sebagai contoh paling baik yang perlu ditiru sebagai negara paling aman di Afrika untuk investasi sehingga tidak termasuk negara gagal versi Failed State Index, di mana saat itu Cina dan Indonesia yang statusnya justru dinilai sudah bahaya.

“Tapi semua itu ternyata hanya asumsi saja. Tunisia ternyata menjadi negara pertama yang terlibas Arab Spring. Setelah Tunisia kemudian Mesir yang dalam kondisi baik-baik saja. Sebab itu harus waspada terhadap kemungkinan adanya ‘penumpang gelap’. Misalnya gerakan politik yang menawarkan ide khilafah sebagai solusi mengatasi krisis. Kondisi Tunisia ini mirip dengan Indonesia yang belakangan marak dengan kelompok yang menawarkan ide khilafah. Mesir di era Hosni Mubarak ada gerakan Kefaya, mirip dengan gerakan Jokowi Cukup Satu Periode atau #2019GantiPresiden,” tandas Gus Yaqut.

Foto/Reuters 

Sebab itu, masih kata Gus Yaqut, yang harus diselesaikan adalah masalah ekonomi dulu daripada menjaga citra pemerintah saja.

“Saya lihat di media sosial banyak narasi yang kontraproduktif dari nitizen. Misalnya, membandingkan kondisi pelemahan kurs saat ini dengan kondisi pemerintahan sebelumnya. Ini justru tidak menguntungkan pemerintah. Atau imbauan-imbauan “Bantu pemerintah demi rupiah, tunda jalan-jalan ke luar negeri, beli produk lokal, tunda beli barang-barang mewah, pakai transportasi publik, dll”,” ujarnya.

Menurut Gus Yaqut, sudah semestinya tugas mengatasi gejolak rupiah itu pemerintah. Rakyat hanya membantu. Jangan jadikan rakyat yang hanya bersifat membantu kemudian menjadi aktor utama dalam penyelesaian pelemahan rupiah.

“Oke, rakyat akan melakukan imbauan tersebut, tapi pemerintah juga harus menunjukkan langkah konkret mengatasi masalah ini. Pemerintah juga harus merangkul semua eleman bangsa untuk bersama diajak mencari solusi dari krisis ini,” cetus Gus Yaqut.

Gus Yaqut mengatakan, rakyat menunggu langkah konkret pemerintah dalam mencari solusi atas anjloknya rupiah karena dampaknya sangat besar. Yaqut tidak bisa membayangkan jika rupiah sampai melompat ke angka Rp 20.000. Saat ini saja dunia usaha dan rakyat sudah berat. Harga-harga pasti akan naik. Harga produk yang berbahan baku impor juga melambung.

“Tempe mahal karena kedelainya diimpor. Beras, garam juga impor,” pungkasnya.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini