nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

17.400 Rumah Warga Rusak Akibat Gempa Lombok, Pemerintah Kebut Rehabilitasi

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 27 Agustus 2018 20:09 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 08 27 337 1942208 17-400-rumah-warga-rusak-akibat-gempa-lombok-pemerintah-kebut-rehabilitasi-joY9KT84F8.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga kini sudah memverifikasi 17.400 rumah warga rusak akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jumlah ini masih belum final lantaran pihak-pihak terkait masih terus melakukan pendataan.

"Jadi sekarang ini kita melakukan pendataan dan verifikasi sudah mencapai 17.400. Jumlah akhirnya berapa tidak tahu, tapi kita akan terus melakukan ini secepatnya agar pemulihan ini dapat dilakukan dengan baik," kata Kepala BNPB Willem Rampangilei di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Willem berujar, Wapres Jusuf Kalla memerintahkan pihaknya bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Pemprov Jawa Timur mendirikan depo bahan bangunan di setiap kecamatan terdampak gempa.

"Sehingga dengan sudah dibersihkan dari puing, lalu bahan bangunannya ada, masyarakat diberikan pendampingan teknis dari mahasiswa yang kami siapkan ada sekitar 2 ribu orang. Dengan demikian maka pemulihan untuk perumahan bisa dilakukan secara cepat," ujarnya.

 gempa

"Kita (juga) mengerahkan tenaga dari TNI/Polri untuk membantu masyarakat membersihkan puing-puing rumah," sambung dia.

Di samping itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga melakukan pemulihan dengan mendirikan sekolah sementara, rumah sakit, rumah ibadah, agar tidak menganggu jalannya kegiatan sosial masyarakat.

"Lalu juga ada kebijakan untuk pemulihan perekonomian, merestrukturisasi kredit misalnya. Jadi pemulihan di lima sektor pemukiman, infrastruktur, fasos, fasum, lalu ekonomi dan lintas sektoral," ucap Willem.

 gempa

Pemerintah, kata dia, sedang menyiapkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi (Renaksi) untuk melakukan pemulihan masyarakat pasca gempa Lombok. Renaksi sendiri merupakan dokumen yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab kementerian/lembaga serta Pemda dalam proses ini beserta pencantuman sumber anggarannya.

"Perintah dari bapak Presiden melalui bapak Wapres bahwa rehabiltiasi/rekonstruksi ini untuk perumahan sudah selesai pada akhir Maret. Dikasih waktu kami 8 bulan, sedangkan untuk keseluruhannya sampai Agustus tahun depan," terang Willem.

"Prosesnya sudah berjalan, jadi memang ini percepatannya adalah pada masa tanggap darurat kita lakukan juga pemulihannya, jadi kita sudah mencuri start, sehingga dalam masa tanggap darurat pun kami sudah melakukan upaya pemulihan. Dengan demikian diharapkan itu bisa dilakukan secepatnya," pungkas dia.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini