DPR Minta Pemerintah Segera Cari Pengganti Vaksin MR yang Difatwa Haram

Bayu Septianto, Okezone · Selasa 21 Agustus 2018 12:58 WIB
https: img.okezone.com content 2018 08 21 337 1939430 dpr-minta-pemerintah-segera-cari-pengganti-vaksin-mr-yang-difatwa-haram-rwcVfhOARI.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz meminta pemerintah segera berupaya mencari produk vaksin measles-rubella (MR) yang halal sehingga bisa digunakan masyarakat Indonesia.

Hal ini menyusul adanya fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan vaksin MR haram karena mengandung unsur babi. Selain itu, vaksin dari Serum Institute of India (SII) tersebut juga mengandung unsur organ tubuh manusia.

"Maka kita minta kepada pemerintah agar segera mencari produk-produk yang bisa membuat umat Islam itu nyaman memakai vaksin rubella," jelas Irgan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).

Menurut Irgan, Komisi IX memahami adanya fatwa haram yang didasari penelitian oleh MUI itu. Pihaknya mengapresiasi fatwa MUI yang tak hanya sekedar menyatakan haram, namun masih membolehkan penggunaan vaksin tersebut lantaran belum ditemukan vaksin lainnya.

"Jadi kalau belum bisa didapatkan ya kita masih bisa menggunakannya, itu fatwa MUI loh, jadi bukan Kemenkes bersikap demikian," ucap Irgan.

Ilustrasi.

"Jadi kita berharap pemerintah berupaya, karena produk vaksin ini hanya ada dua negara, India dan China," imbuhnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melanjutkan, kasus serupa juga pernah terjadi saat MUI menyatakan vaksin meningitis haram lantaran mengandung unsur babi. Pemerintah, lanjut Irgan juga harus melakukan hal serupa dengan berupaya mencari vaksin MR yang halal.

"Sama dengan vaksin meningitis, dulu kan dinyatakan mengandung babi, haram, tak boleh digunakan, maka vaksin itu kita berikan ke negara Afrika. Yang kita beli akhirnya vaksin yang halal. Nah sekarang vaksin meningitis untuk jemaah haji dan umroh mengandung vaksin yang halal," tukasnya.

Komisi IX sendiri mengandegakan rapat dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada awal September 2018 untuk membahas fatwa haram MUI terkait vaksin MR.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini