Wadah Pegawai Bongkar Kebobrokan Rotasi Jabatan di Internal KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 15 Agustus 2018 13:12 WIB
https: img.okezone.com content 2018 08 15 337 1936807 wadah-pegawai-bongkar-kebobrokan-rotasi-jabatan-di-internal-kpk-AXr3xnDa72.jpg Ilustrasi KPK (foto: Okezone)

JAKARTA - ‎Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( WP KPK) mempersoalkan proses rotasi atau mutasi jabatan yang terjadi di internal lembaganya. Sebab, wadah pegawai KPK menilai proses mutasi dan rotasi jabatan dilakukan dengan tidak transparan.

‎"Menjadi persoalan ketika proses mutasi dan rotasi dilakukan tanpa adanya kriteria, transparansi dan tata cara yang jelas sehingga berpotensi merusak indepedensi KPK," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo dalam keterangan resminya, Rabu (15/8/2018).

Menurut Yudi, protes yang dilakukan wadah pegawai berdasar pada kondisi di internal KPK saat ini. Di mana, rotasi atau mutasi jabatan ‎seharusnya dilandasi bukan karena sikap suka atau tidak suka. Tetapi, didasarkan pada sistem yang dibangun secara kuat yang memastikan organisasi dijalankan secara transparan dan akuntabel.

"Sistem inilah yang memastikan peran masing-masing elemen dapat saling mengawasi sehingga mencegah potensi korup yang bisa terjadi ketika adanya kekuasan tanpa pengawasan dari elemen KPK itu sendiri," tegasnya.

KPK

Wadah pegawai meminta‎, proses rotasi dan mutasi harus dilakukan dengan tata cara dan aturan main yang jelas. Sehingga, tercipta adanya keterbukaan dalam proses mutasi dan rotasi jabatan di KPK.

"Tanpa adanya hal tersebut maka rotasi dan mutasi berpotensi dapat menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi," ungkap Yudi.

"Itulah yang mendasari pemikiran bahwa persoalan rotasi dan mutasi bukanlah soal yang sederhana melainkan untuk menuju tujuan yang lebih besar seperti mencegah adanya konflik kepentingan," sambungnya.

Oleh karena itulah, wadah pegawai meminta agar pimpinan KPK menghentikan proses mutasi atau rotasi jabatan struktural di internalnya. Sebab, proses rotasi dan mutasi jabatan yang ada sat ini tidak memenuhi unsur keterbukaan.

"Hentikan proses mutasi atau rotasi struktural sebelum adanya proses yang transparan dan akuntabel yang diukur dengan adanya aturan main, kriteria dan tahapan yang jelas," pungkasnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini