Jadi Hakim MK, Enny Nurbaningsih Akan Perkuat Peradilan Konstitusi

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 14 Agustus 2018 00:06 WIB
https: img.okezone.com content 2018 08 14 337 1936084 jadi-hakim-mk-enny-nurbaningsih-akan-perkuat-peradilan-konstitusi-FCpp3WEBEA.jpg Enny Nurbaningsih dilantik menjadi hakim MK oleh Presiden Jokowi. (Foto: Fakhrizal Fakhri/Okezone)

JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih berkomitmen menguatkan peradilan di lembaga yang menjadi benteng terakhir konstitusi itu. Dengan begitu, menurut dia, MK dapat memberikan keadilan bagi semua masyarakat.

"Saya sekarang jadi bagian dari hakim MK, otomatis harus bersikap melakukan penguatan bagaimana menangguhkan peradilan konstitusi itu. Dia harus independen, imparsial, dan adil. Itu prinsip pokoknya," kata Enny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 13 Agustus 2018.

Dia memaparkan bahwa hakim konstitusi harus independen serta adil dalam menangani semua gugatan, tanpa terkecuali. Sehingga, masyarakat bisa betul-betul merasakan hasil produk konstitusi.

"Adil itu harus dirasakan semua masyarakat. Adil dalam pengertian keadilan di masyarakat juga harus kita pertimbangkan," ucapnya.

(Baca juga: Enny Nurbaningsih Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Maria Farida)

Enny sendiri merupakan mantan kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia ikut terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Antiterorisme dan RKUHP.

Ia memastikan tugas terdahulu tidak akan menjadi hambatan untuk menjadi hakim MK. Sebab, hakim konstitusi harus bangalore principles dan titik utamanya ialah independensi.

"Jadi independensi, imparsial, adil itu kunci-kunci pokoknya. Kalau bisa melakukan itu, kita bisa menanggalkan di posisi mana kita berada," tegas dia.

Sebelumnya, Enny Nurbaningsih diangkat menjadi hakim MK menggantikan Maria Farida yang pensiun per 13 Agustus 2018. Enny dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Tim Panitia Seleksi Hakim MK.

Guru besar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menyingkirkan dua kandidat lain yang diserahkan Tim Pansel kepada Jokowi. Keduanya yakni profesor hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia Ni'matul Huda dan dosen senior Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini