nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

300 Ribu Anak Perempuan Menikah di Bawah Usia 16 Tiap Tahun

Muhamad Rizky, Jurnalis · Senin 06 Agustus 2018 16:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 08 06 337 1932530 300-ribu-anak-perempuan-menikah-di-bawah-usia-16-tiap-tahun-HwEjgK2BpZ.jpg Menteri PPPA Yohana Yambise di Diskusi "Perkawinan Usia Anak" Sindo Weekly (Rizky/Okezone)

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise prihatin atas tingginya pernikahan usia anak di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 1 dari 4 anak perempuan telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015.

Yohana mengungkapkan, tingginya angka perkawinan usia anak tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kemiskinan, norma sosial budaya yang berlaku, dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga.

"Perkawinan usia anak juga identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan ekonomi. Anak-anak perempuan dari keluarga miskin berisiko dua kali lebih besar terjerat dalam perkawinan usia anak,” kata Yohana dalam diskusi digelar Sindo Weekly bertajuk ‘Pernikahan Anak Usia Dini’ di Millenium Hotel Sirih Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (6/8/2018).

Dalam catatan Yohana, ada 1.348.886 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada 2012. Setiap tahun, sekira 300.000 anak perempuan di Indonesia, menikah di bawah usia 16 tahun. Hal itu, kata Dia dapat mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, pendidikan, ketahanan keluarga, bahkan yang paling buruk adalah peningkatan angka perceraian dan angka kematian ibu.

"Oleh karena itu, Kemen PPPA mengusulkan kebijakan penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Substansinya adalah menaikkan batas usia perkawinan, yaitu di atas usia anak atau 18 tahun dan idealnya di atas 21 tahun, membatasi dispensasi perkawinan, serta menambah pasal upaya pencegahan perkawinan usia anak," paparnya.

Menurutnya penyempurnaan UU Perkawinan Usia Anak menjadi kebutuhan yang mendesak dan diperlukan peran pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik perkawinan usia anak yang membahayakan dan merampas hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh negara.

Selain itu, juga dibutuhkan kepastian hukum dan pengetatan mekanisme dispensasi yang hanya dapat diberikan secara limitatif melalui pertimbangan pengadilan yang jelas.

“Kondisi perkawinan usia anak di Indonesia semakin memprihatinkan bahkan sudah menuju darurat. Sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memutus mata rantai perkawinan usia anak termasuk keluarga, masyarakat, pemerintah, dan rekan-rekan media khususnya sebagai wadah penyebaran informasi secara massal. Harapannya kebijakan penyusunan revisi UU Perkawinan dapat segera terealisasi agar tidak ada lagi kasus perkawinan usia anak,” tukasnya.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini