KY Segera Sidang 2 Hakim yang Kedapatan Selingkuh dan Terima Suap

ant, · Rabu 01 Agustus 2018 20:18 WIB
https: img.okezone.com content 2018 08 01 337 1930517 ky-segera-sidang-2-hakim-yang-kedapatan-selingkuh-dan-terima-suap-7CshGQisZ1.jpg Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA – Komisi Yudisian (KY) akan menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap dua hakim yang diduga melanggar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kedua hakim itu diketahui selingkung dan satu lagi menerima suap.

"Dari 19 hakim terlapor yang sudah direkomendasi oleh KY kepada Mahkamah Agung (MA), ada dua hakim terlapor yang akan dibawa ke sidang MKH," kata Juru Bicara KY, Farid Wajdi di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

MKH adalah perangkat yang dibentuk oleh MA dan KY yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim terlapor.

"MKH menjadi forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat," jelas Farid.

Farid mengatakan sidang MKH untuk dua orang hakim tersebut akan digelar bulan ini. "Belum tahu tanggal berapa, tapi diagendakan pada bulan Agustus ini," kata Farid.

 

Mengenai kasus yang menyebabkan dua hakim menjalani sidang MKH, Farid mengungkapkan satu hakim terbukti melakukan perselingkuhan, sementara satu hakim lainnya terbukti bertemu dan menerima suap dari pihak yang sedang berperkara.

"Dua kasus ini memang merupakan kasus yang mendominasi sidang MKH, yaitu perselingkuhan dan suap," tambah Farid.

Sidang MKH untuk dua hakim ini akan menjadi sidang MKH ke 50 dan 51 sepanjang MKH digelar oleh MA dan KY.

KY menerima 792 laporan perilaku hakim dari masyarakat yang 48 kasus di antaranya dapat ditindaklanjuti. "Dari 792 laporan yang diterima KY, sejauh ini baru 48 berkas laporan yang bisa ditindaklanjuti oleh KY," ujar Farid.

Kategori berkas laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti, kata dia, disebabkan laporan tidak cukup bukti, bukan kewenangan KY, atau masuk dalam ranah teknis yudisial.

Berdasarkan Sidang Pleno KY, dari 48 berkas laporan yang dapat ditindaklanjuti, ada 18 berkas laporan yang terbukti melanggar KEPPH, dengan variasi sanksi yang beragam.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini