nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wiranto Bantah Pembentukan Tim Gabungan Usut Kasus HAM Masa Lalu Terkait Pilpres 2019

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 01 Agustus 2018 19:18 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 08 01 337 1930494 wiranto-bantah-pembentukan-tim-gabungan-usut-kasus-ham-masa-lalu-terkait-pilpres-2019-LcWlht7sys.jpg Menko Polhukam Wiranto. Foto: Okezone/Arief Julianto

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah pembentukan tim gabungan terpadu untuk mengusut kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu berkaitan dengan Pilpres 2019.

Menurutnya, tim tersebut tidak akan dikapitalisasikan untuk kepentingan politik tertentu.

"Momentum (pembentukan tim) ini tidak ada maksud tertentu. Sudah gitu saja. Yang penting cepat selesai," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Mantan Panglima ABRI era Orde Baru itu, heran masih ada sebagian kelompok yang mempermasalahkan pembentukan tim tersebut. Padahal, Wiranto mengkalim niatan pemerintah ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu itu.

"Kemarin enggak selesai, ribut. Mau kita percepat penyelesaiannya, ribut. Maunya bagaimana? Mau Anda (wartawan) bagaimana?" tandas dia.

Foto: Okezone/Heru Haryono 

Wiranto menambahkan, Komnas HAM sudah memasukkan data hasil penyelidikan terkait kasus tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, Jaksa Agung HM Prasetyo merasa hasil penyelidikan Komnas HAM belum valid lantaran masih kurang bukti. Karenanya, opsi penyelesaian melalui jalur non-yudisial menjadi patut dipertimbangkan.

"Maka tidak usah kira bincangkan ini di media massa atau media sosial. Kita sesama bangsa ketemu gampang. Nanti saya selesaikan," jelas Wiranto.

Berdasarkan data yang dihimpun Okezone, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto akan membentuk tim gabungan terpadu untuk mengungkap dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Tim tersebut terdiri atas berbagai lembaga terkait.

Tim gabungan terpadu yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, dan Kemenkumham itu akan membedah satu per satu pelanggaran HAM masa lalu.

Namun, Komnas HAM menolak ide Wiranto itu lantaran penyelesaian pelanggaran akan dilakukan dengan mekanisme non-yudisial.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini