nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri: Tak Elok jika Kepala Daerah Terpilih Dilantik di Lapas

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 01 Agustus 2018 16:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 08 01 337 1930408 mendagri-tak-elok-jika-kepala-daerah-terpilih-dilantik-di-lapas-LoRTPKQ11n.jpg Mendagri, Tjahjo Kumolo (foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, calon kepala daerah terpilih yang sekarang di tahan karena terjerat kasus pidana akan tetap dilantik.

Sebab aturan perundang-undangan menyatakan, selama belum ada kekuatan hukum tetap, maka calon kepala daerah dengan status tersangka berhak dilantik.

Kendati demikian, Mendagri berpendapat tidak elok jika kemudian ada kepala daerah dilantik di dalam tahanan. Tjahjo mengaku akan mencari jalan keluarnya.

"Kami enggak ingin ada yang dilantik di LP (tahanan)," kata Tjahjo, Rabu (1/8/2018).

 pilkada

Pihaknya, lanjut Tjahjo, bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam aturan, jika memang belum ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan, maka calon kepala daerah terangkat harus dilantik. Tapi mungkin, kata Tjahjo, akan dibahas solusi terbaik.

"Aturan UU-nya sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dilantik kepala daerah pemenang pilkada. Kita mencari jalan keluar dengan baik," katanya.

Di tempat yang sama, Kapuspen Kemendagri Bahtiar menambahkan, ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat 6 serta ayat 7 UU Pilkada menyatakan meski sudah berstatus tersangka, kepala daerah terpilih tetap harus dilantik. Namun memang tidak elok jika pelantikan dilakukan di tahanan. Karena itu Mendagri ingin ada jalan yang terbaik. Sehingga acara pelantikan tak ternodai.

" Tetap dilantik," kata Bahtiar.

 pilkada

Merujuk ketentuan UU, lanjut Bahtiar, begitu selesai dilantik kepala daerah yang ditahan, langsung diberhentikan sementara. Wakilnya yang lantas menjadi pelaksana tugas kepala daerah, sampai ada keputusan hukum tetap atau kata putus dari pengadilan yang bersifat inkrah. Baru jika sudah inkrah, kepala daerah diberhentikan permanen.

"Saat itu juga diberhentikan sementara dan langsung wakil kepala daerah diangkat jadi jadi Plt atau pelaksana tugas. Selanjutnya pada ayat 8 kalau sudah berkekuatan hukum tetap maka diberhentikam secara permanen dan wakil kepala diangkat menjadi kepala daerah," pungkas Bahtiar.

Perlu diketahui, calon kepala daerah yang berstatus tersangka yang unggul di Pilkada antara lain, pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar. Ahmad Hidayat Mus meraih suara terbanyak di Pilkada Maluku Utara 2018. Sayangnya, Ahmad Hidayat Mus justru kini menjadi tahanan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong Tahun 2009.

Lalu ada juga pasangan Syahri Mulyo - Maryoto Bhirowo juga telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Tulungagung 2018. Meski menang, Syahri Mulyo saat ini justru menjadi pesakitan KPK. Syahri ditetapkan sebagai tersangka suap pada awal Juni usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini