nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sidang Sengketa Pilgub Sultra, MK Dengarkan Keterangan Kubu KPU

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 31 Juli 2018 18:23 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 31 337 1929948 sidang-sengketa-pilgub-sultra-mk-dengarkan-keterangan-kubu-kpu-nIZkxo6TJu.jpg Sidang sengketa Pilgub Sultra di MK (Fahreza/Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilgub Sulawesi Tenggara dengan agenda mendengarkan keterangan termohon, pihak terkait dan Bawaslu.

Dalam hal ini, pemohon ialah Rusda Mahmud-Sjafei Kahar, termohonnya KPU Sultra, dan pihak terkait ialah pasangan calon nomor urut satu Ali yang memenankan Pilgub Sultra, Mazi-Lukman Abunawas.

Kuasa hukum KPU Sultra, Baron Harahap Saleh meminta MK menolak dalil pokok gugatan yang diajukan paslon Rusda-Sjafei. Pasalnya, dalil gugatan tersebut dibangun atas dasar asumsi dan bersifat ilusionir.

"Seluruh pokok dalil pemohon bersifat umum dan ilusionir serta terbatas hanya mempermasalahkan sisi formiil tahapan non hasil dan dibangun atas asumsi. Maka menurut termohon, pemohon tidak beralasan secara hukum oleh karenanya kami minta mahkamah menolak permohonan pemohon," kata Baron di Gedung MK, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Baron menilai, dipersoalkannya pergantian dua orang komisioner KPU Konawe oleh paslon Rusda-Sjafei tidak memiliki data yang akurat. Sehingga, ia menilai hal tersebut tidak berkaitan dengan perkara yang sedang bergulir.

 

Rusda-Sjafei saat kampanye Pilgub Sultra (Antara)

"Dalam petitumnya (paslon Rusda-Sjafei) yang dimintakan hanya PSU. Kalau mau mempersoalkan soal keabsahan tahapan, harusnya dimintakan keseluruhan pengulangan," jelas Baron.

Selain itu, Baron juga menilai tim hukum paslon Rusda-Sjafei tidak menjelaskan secara rinci adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) aparatur sipil negara (ASN) pada Pilgub Sultra.

"Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran TSM yang melibatkan ASN dan kepala daerah," tandas dia.

Kuasa Hukum KPU Sultra lainnya, La Samiru, mengatakan bahwa paslon Ali Mazi-Lukman Abunawas tidak terlambat menyetorkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ( LPPDK) kepada KPU Sultra, sebagaimana dituduhkan paslon Rusda-Sjafei.

"Bahwa tidak benar pasangan Ali Mazi terlambat. Pasangan Ali Mazi setorkan LPPDK pada pukul 17.38 WITA, 24 Juni 2018. Ini dapat dibuktikan dengan buku registrasi daftar hadir," jelas Samiru.

 

Samiru menambahkan, KPU Sultra hingga kini tidak menerima hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan keberpihakan ASN kepada paslon Ali Mazi-Lukman Abunawas sebagaimana dituduhkan paslon Rusda-Sjafei.

"Ini dibuktikan tidak adanya surat atau rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Sultra," tuturnya.

"Dalil pemohon (Rusda-Sjafei) seolah menggiring opini mahkamah bahwa termohon (KPU) membiarkan pelanggaran TSM yang diduga digerakkan oleh cagub Lukman Abunawas yang notabene mantan Sekda Provinsi adalah tidak berdasar," sambung Samiru.

Selain itu, Samiru pun menegaskan bahwa dalil permohonan paslon Rusda-Sjafei yang mempersoalkan pemungutan suara ulang (PSU) di daerah tersebut dinilai tidak jelas dan tanpa didasari data yang akurat.

"Dalil pemohon tidak meguraikan secara jelas sisi hukum apa berkait PSU a quo. Apakah berkait formiil atau materiil," jelas Samiru.

Diberitakan Okezone sebelumnya, Rusda Mahmud-Sjafei Kahar menggugat KPU Sultra ke MK karena menilai rekapitulasi penghitungan suara tidak mencerminkan hasil pemilihan yang jujur, adil dan demokratis.

Banyak pelanggaran yang diduga dilakukan KPU Sultra maupun paslon nomor urut satu Ali Mazi-Lukman Abu Nawas.

 

Dalam gugatan tersebut, paslon Rusda-Sjafei mempersoalkan sanksi pembatalan calon atas keterlambatan paslon Ali Mazi-Lukman Abunawas menyetorkan LPPDK ke KPU Sultra.

Selain itu, paslon Rusda-Sjafei juga menduga ASN berpihak kepada paslon Ali Mazi, mempersoalkan banyaknya PSU di Sultra, serta pergantian dua orang komisioner KPU Konawe.

Dugaan kejanggalan itu kemudian menjadi dalil permohonan pokok perkara oleh paslon Rusda-Sjafei ke MK dengan tergugat KPU Sultra.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini