nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Geledah Rumah Wakil Bupati Lampung Selatan, KPK Sita Dokumen Anggaran Proyek

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 30 Juli 2018 10:59 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 30 337 1929172 geledah-rumah-wakil-bupati-lampung-selatan-kpk-sita-dokumen-anggaran-proyek-hUP8vDvIGs.jpg Juru Bica KPK Febri Diansyah (foto: Antara)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemb‎erantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi di daerah Bandar Lampung terkait kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lampung Selatan, tahun anggaran 2018. Penggeledahan dilakukan pada, Minggu 29 Juli 2018.

"Setelah dilakukan penggeledahan di lima lokasi tim Penyidik KPK meneruskan proses penggeledahan di enam lokasi di Bandar Lampung," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (30/7/2018).

Ini Para Tersangka yang Ditahan KPK terkait OTT Bupati Lampung Selatan

Adapun, enam lokasi tersebut yakni,‎ K‎antor PT 9 Naga Emas, di Jalan Kepayang, Kota Bandar Lampung; rumah pribadi tersangka Agus Bhakti Nugraha di Jalan Dr. Harun II Agus Salim, Tanjung Karang Timur; ‎‎Rumah tersangka Anjar Asmara di Jalan Maulana Yusuf, Tanjung Karang Pusat.

Kemudian, Rumah Syahroni di Jalan Pramuka Gang Kartika No.24B LK1, Rajabasa, Kota Bandar Lampung; Rumah tersangka Gilang Ramadhan di Jalan Sagitarius, Rajabasa; serta Rumah Wakil Bupati di Jalan Endro Suratmin Dusun I A Tanjung Bintang Lampung Selatan.

"Dari enam lokasi tersebut sejauh ini diamankan sejumlah dokumen anggaran dan proyek dan catatan-catatan keuangan terkait perkara yang disidik," terangnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lampung Selatan, tahun anggaran 2018.

Empat tersangka tersebut yakni, anggota DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugraha (ABN), Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan (ZH), Kadis PUPR Lampung Selatan, Anjar Asmara (AA) dan bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan (GR).

Diduga, bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan memberikan suap kepada Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan terkait dengan fee proyek sebesar 10 sampai 17 persen dari total nilai proyek di lingkungan Dinas PUPR Lampung Selatan.

Zainudin Hasan sendiri mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan untuk melalui anggota DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugraha. Kemudian, Zainudin meminta agar Kadis PUPR, Anjas Asmara ‎berkoordinasi dengan Agus Nugraha.

Agus Nugraha sendiri sempat mengatur lelang terkait sejumlah proyek di Lampung Selatan tahun anggaran 2018. Dalam lelang tersebut, Gilang Ramadhan mendapat 15 proyek dengan nilai total Rp20 miliar.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Gilang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Zainudin, Agus Nugraha, dan Anjar Asmara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini