nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK: Kepatuhan Pejabat Kemenkumham dan Kalapas Melapor LHKPN Sangat Rendah!

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 23 Juli 2018 16:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 23 337 1926164 kpk-kepatuhan-pejabat-kemenkumham-dan-kalapas-melapor-lhkpn-sangat-rendah-5YBzcT9Zx2.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: Antara)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pejabat di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan kepala kapas (kalapas) tidak taat melakukan kewajibannya untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, berdasarkan data pelaporan pada 2017 di Kemenkumham, terdapat 5.832 wajib lapor LHKPN. Dari seluruh wajib lapor tersebut, yang melaporkan baru 1.494 orang. Sedangkan, yang belum lapor 4.338 orang. Sehingga, tingkat kepatuhan secara total adalah 25.62%

"Kepatuhan Kemenkumham ini kami pandang masih sangat rendah. Jika dibandingkan dengan rata-rata, tingkat kepatuhan seluruh wajib lapor adalah 66.59 persen," tutur Febri, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Sementara untuk kalapas tercatat ada 107 wajib lapor, rinciannya, telah lapor 39 orang, belum lapor 68 orang. Dengan data itu, kepatuhan kalapas melaporkan LHKPN sebesar 36.45 persen.

"Salah satu unsur pejabat yang wajib melaporkan adalah kalapas. Tingkat kepatuhan kalapas juga terbilang rendah," tutur Febri.

Gedung KPK

Febri juga menyinggung soal pelaporan harta kekayaan dari Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen yang ditetapkan sebagai tersangkaā€ˇ oleh KPK terkait suap 'jual-beli' fasilitas.

"Khusus untuk tersangka WH (Wahid Husen), pelaporan terakhir dilakukan Maret 2015 dengan kekayaan Rp600 juta dan USD2,752," ucap Febri.

Dengan kenyataan itu, KPK mengingatkan kepada Kemenkumham bahwa hal ini sepatutnya menjadi perhatian serius jika memang berkeinginan melakukan perubahan dan pencegahan korupsi.

Menurut Febri, melalui penerapan kewajiban pelaporan LHKPN secara benar, maka kemungkinan pemerolehan kekayaan secara tidak wajar dapat diminimalisir sejak awal. Fungsi pengawasan internal pun bisa lebih kuat jika menemukan ada pelaporan yang tidak benar.

"Kewajaran penghasilan dibanding dengan kekayaan kami harap ke depan juga menjadi perhatian serius semua pihak, yang tentu akan lebih baik jika dimulai dari pengawasan internal," ucap Febri.

Menurut Febri, pernyataan Kemenkumham dalam konferensi pers sebelumnya yang menyampaikan bahwa Kemenkumham akan melakukan perbaikan diharapkan diterapkan secara serius. Dari aspek pencegahan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kewajiban pelaporan LHKPN secara benar.

(qlh)

Berita Terkait

OTT Kalapas Sukamiskin

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini