nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Di Balik Fasilitas Mewah Lapas Sukamiskin, DPR Curiga Oknum Kemenkumham Ikut "Bermain"

Bayu Septianto, Jurnalis · Senin 23 Juli 2018 16:17 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 07 23 337 1926154 di-balik-fasilitas-mewah-lapas-sukamiskin-dpr-curiga-oknum-kemenkumham-ikut-bermain-HpzZuQ5hlf.jpg Sarifuddin Sudding (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya mengusut kasus jual beli kamar, izin dan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Jawa Barat saja. Namun, KPK diminta untuk mengusut praktik seperti ini ke lapas lain dan bahkan ke tingkatan yang lebih tinggi.

Dorongan ini menyusul adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein dan narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah terkait kasus jual beli fasilitas di Lapas Sukamiskin. Sudding meyakini masih ada otoritas lebih tinggi yang terlibat dalam kasus jual beli fasilitas di Lapas tersebut.

"Saya kira tidak sebatas Kalapas Sukamiskin saya kira ini perlu diusut lebih jauh tentang keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM karena ada indikasi kuat bahwa pemberian pemberian izin dan fasilitas ke napi di lapas ini sepengetahuan di Kementerian," ujar Sudding saat rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).

 Gedung DPR

Sudding menilai praktik jual beli fasilitas di dalam Lapas sudah menjadi rahasia umum. Sehingga, ia menduga jabatan setingkat Kalapas tidak bermain sendiri dalam jual beli fasilitas tersebut. Untuk itulah, ia mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly untuk bertanggung jawab atas kejadian seperti ini.

"Itu sudah rahasia umum, saya kira ini perlu ditarik lebih jauh pimpinan KPK. Jadi, jangan hanya Kalapas terlalu kecil jadi korban tapi harus ada yang bertanggungjawab yang lebih di atas. jadi perlu diproses Pak Yasonna," ucap Sudding.

Anggota DPR dari Fraksi Hanura itu menyayangkan tidak ada tindak lanjut dari Ditjen Pemasyarakatan dan terkait masalah-masalah seperti ini. Padahal, Komisi III DPR kerap mengingatkan masalah ini dalam rapat dengan Kemenkumham maupun Ditjen Pemasyarakatan.

"Saya kira ini sudah lagu lama dan sering sekali kita kritisi ketika rapat dengan Kumham bagaimana di lapas itu ada fasilitas diberikan ke napi kalau kemudian izin diperjualbelikan dan alhamdulilah KPK melakukan tindakan tegas untuk itu," tegas Sudding.

 Lapas Sukamiskin

(Ari)

Berita Terkait

OTT Kalapas Sukamiskin

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini