Apa Enaknya Jadi Anggota DPR?

Bayu Septianto, Okezone · Sabtu 21 Juli 2018 12:34 WIB
https: img.okezone.com content 2018 07 21 337 1925396 apa-enaknya-jadi-anggota-dpr-P2eYLgk46V.jpg

JAKARTA - Banyak orang mengira menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menghadapi kehidupan yang menyenangkan dan bergelimang materi. Makanya tak heran, banyak orang rela menghabiskan banyak duit atau bahkan melakukan politik uang untuk terpilih jadi wakil rakyat.

Tapi, faktanya tak senikmat yang dirasakan saat duduk di parlemen.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengeluhkan penilaian sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap wakil rakyat merupakan gudangnya uang. Akibat persepsi itu, maka anggota DPR kerap menjadi sasaran masyarakat untuk meminta bantuan dalam bentuk materi.

"Masih ada kelompok masyarakat yang menilai anggota DPR bukan dari sisi pelaksanaan tugas legislator tapi menilai dari sisi bantuan cash /material langsung yang mereka terima. Mereka anggap kita sebagai eksekutif atau gudang uang," tutur Sodik menjawab Okezone soal suka duka jadi wakil rakyat, Sabtu (21/7/2018).

Para legislator juga sering dijadikan objek penitipan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu baik dari sisi regulasi, proyek atau anggaran. Ini berkaitan dengan tugas DPR yakni penganggaran juga legislasi.

DPR bisa saja tak memegang uang, tapi pembahasan anggaran adalah bagian tugas dan fungsi mereka. Maka di sinilah, jika iman tak kuat dan kurang awas, bisa dimanfaatkan untuk penyelewengan dengan melego pengaruhnya.

Belum lagi ada banyak kelompok masyarakat yang sering juga menitipkan kerabatnya untuk bisa masuk dalam institusi tertentu, karena anggota DPR dianggap punya "kekuatan" dan jaringan untuk mempengaruhi.

Sodik mengakui kerap didatangi sekelompok masyarakat yang ingin menitipkan anaknya masuk di sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Padahal, nilai anak yang dititipkan dibawah standar sehingga akan menabrak aturan bila harus dibantu.

"Masih ada masyarakat yang minta bantuan anggota DPR untuk sesuatu yang melanggar aturan tapi mereka berpikir bahwa anggita DPR bisa melakukannya walau nilai mereka di bawah standar," jelasnya.

Menurutnya hal-hal seperti itulah yang kerap memicu korupsi, kolusi bahkan nepotisme atau penyalahgunaan wewenang. Karena biasanya permintaan seringkali diikuti imbalan menjanjikan.

Sodik mengaku telah berulangkali menghindari hal-hal seperti ini, namun godaan terus berdatangan.

Di sisi lain pengawasan saat ini sudah ketat. KPK dengan kewenangan yang dimiliki bisa saja menyadap pembicaraan dan menangkap siapa yang dianggap bersalah. PPATK juga terus mengawasi transaksi di rekening siapa saja. Belum lagi netizen dan media massa yang terus memainkan peran sebagai kontrol sosial.

Sodik mengaku harus memutar otak agar tak terjerumus atau tergiur godaaan. Di sisi lain harus ada sejawat dan konstituen yang harus terus dijaga hubungannya.

Dalam sehari, menurut Sodik, rata-rata wakil rakyat di Senayan bisa mendapati 10 hingga 15 pengajuan permohonan bantuan untuk berbagai keperluan dan dalam berbagai bentuk mulai dari proposal hingga permohonan via surat elektronik (email) ataupun aplikasi Whatsapp.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman rakyat kepada anggota DPR, kata Sodik sangatlah penting sehingga jangan sampai menjerumuskan wakil rakyat melakukan penyalahgunaan wewenangnya. Selain itu komitmen setiap wakil rakyat untuk mematuhi hukum dan aturan harus selalu dijaga agar tidak terjerat korupsi.

"Jangan menuntut kami dari sisi bagi-bagi uang dan fasilitas," tutur Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Soal fasilitas yang diterima anggota dewan kerap kali juga menjadi sorotan masyarakat. Banyak yang memandang bahwa wakil rakyat akan menerima berbagai fasilitas mewah mulai dari mobil hingga ruang kerja yang nyaman.

Namun, menurut Sodik apa yang dipandamg masyarakat tersebut belu tentu benar. Sebagai wakil ketua komisi, ruang kerja dirinya harus bersama-sama dengan pimpinan komisi lainnya. Bahkan ruangan yang dianggapnya terlalu kecil itu harus bisa untuk menerima tamu seperti menteri atau mitra kerjanya.

Sementara ruang kerja miliknya di Fraksi Partai Gerindra juga harus berbagi dengan staf dan tenaga ahli yang jumlahnya mencapai tujuh orang.

"Silakan cek ruang kerja anggita DPR atau ruang kerja pimpinan komisi yang biasa terima mentri. Ruang kecil berisi 7 orang, toliet bergabung diluar. Jangan bandingkan dengan ruang menteri atau Dirjen atau direktur. Ruang kami sebanding dengan ruang eselon 4 (kasie) dan jauh di bawah ruang kantor lurah di kota besar apalagi di Jakarta," ungkapnya.

Meski begitu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat I ini mensyukuri kerjanya sebagai wakil rakyat yang bisa setiap saat mengawasi kinerja pemerintah, terlibat dalam pembuatan undang-undang, hingga menetapkan APBN. Bisa bebas bicara dalam rangka mengawasi kebijakan.

"Kami mempunyai hak imun dalam mengkritisi pemerintah," jelas Sodik.

Sodik juga bersykur menjadi wakil rakyat yang memiliki kesempatan berinteraksi dengan masyarakat dan menampung segala aspirasinya. Tak hanya itu, ia juga memiliki kesempatan untuk menjali hubungan dengan parlemen dan pejabat negara lain.

"Berkesempatan berinteraksi bertukar pikiran dengan parlemen dan pejabat negara luar dalam berbaagai acara baik menerima kunjungan mereka di Indonesia atau kita berkunjung ke negara mereka," tukasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini