nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Sengketa Pilkada Malut, MK Diminta Keluarkan Putusan yang Adil

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 16 Juli 2018 20:13 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 16 337 1923099 soal-sengketa-pilkada-malut-mk-diminta-keluarkan-putusan-yang-adil-XgfdUXK23S.jpeg Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (foto: Okezone)

JAKARTA - Sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku Utara hingga kini masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, ada ribuan warga di 6 desa di Halmahera Utara belum mencoblos pada gelaran Pilkada Serentak, pada 27 Juni 2018.

Kuasa hukum pasangan Cagub-Cawagub Maluku Utara Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali, yaitu Wakil Kamal, mengatakan, kasus ini tidak boleh dibiarkan dan harus ada solusi yakni pencoblosan ulang bagi mereka yang belum menunaikan hak pilihnya.

"Karena itu Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan putusan yang adil dalam sengketa prolehan hasil Pilkada Maluku Utara, agar hak warga tidak hilang,” kata Kamal, Senin (16/7/2018).

Pilkada Serentak 

Menurut Kamal, persoalan administrasi kependudukan yang berimbas pada penentuan tempat pemungutan suara yang tidak sesuai dengan tempat tinggal membuat ribuan masyarakat di Halmahera Utara tidak melakukan pencoblosan pada Pilkada 27 Juni lalu. Dia menambahkan, persoalan tidak memilihnya ribuan masyarakat di Halmahera Utara ini karena persoalan tempat tinggal.

“Karena ribuan warga beralamat di Halmahera Barat, lalu karena pemekaran mereka ditempatkan di Halmahera Utara. Nah, sebagai protes, mereka tak mau mencoblos,” kata Kamal.

Jadi kata Kamal, memang harus ada pencoblosan . “Keyakinan saya, memang harus ada pencoblosan ulang. Tapi memang harus menunggu putusan MK,” tegasnya.

Sebelumnya, KPU melalui  pernyataan Pramono menegaskan bahwa KPU tidak akan melakukan pencoblosan ulang karena Pilkada di Maluku Utara sudah selesai. Mereka di 6 desa sudah diberi kesempatan dan tidak mau menggunakannya.

Sementara pakar hukum tata negara Margarito Kamis menambahkan, MK diharapkan memberi kepastian hukum terkait hak-hak warga negara dalam pemilihan kepala daerah dan bukan semata melihat dari angka-angka yang ada.

Mahkamah Konstitusi (foto: Okezone) 

“MK merupakan satu-satunya intitusi yang bisa memulihkan hak warga negara yang hilang. Jadi, MK jangan terjebak pada angka-angka saja dalam memutuskan suatu gugatan,” kata Margarito.

Dia menambahkan, jika hak suara bagi yang belum mencoblos diabaikan, Pilkada di Maluku dianggap cacat hukum. Margarito jelaskan, hak konstitusi warga negara Indonesia harus dipenuhi dalam proses demokrasi dan pemilu. Sebab masalah di Halmahera Utara itu bukan masalah internal warga melainkan persoalan eksternal.

Margarito menerangkan, dalam kasus ini, kapasitas yang paling tinggi berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini