KPK Tetap Lelang Barang Suryadharma Ali Meski PK Sedang Berlangsung

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 11 Juli 2018 17:35 WIB
https: img.okezone.com content 2018 07 11 337 1921001 kpk-tetap-lelang-barang-suryadharma-ali-meski-pk-sedang-berlangsung-lxAOhVW9o8.jpg Suryadharma Ali saat Sidang PK di Pengadilan Tipikor Jakarta (foto: Antara)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) menyelewengkan dana operasional menteri (DOM), meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memberikan keterangan yang meringankan.

"Kalau bagi KPK, kami masih sangat yakin kalau kasus itu terbukti dan diuji secara berlapis sampai berkekuatan hukum tetap," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/7/2018).

Jusuf Kalla Bersaksi dalam Sidang PK Suryadharma Ali

Mantan pegiat antikorupsi itu mengatakan, eksekusi terhadap Suryadharma tetap akan dilakukan meskipun saat ini upaya hukum lanjutan peninjauan kembali (PK) sedang berlangsung. Selain itu, KPK juga memastikan barang milik Suryadharma berupa kain kiswah (penutup kaabah) akan dilelang.

"Eksekusi juga sudah kita lakukan, baik eksekusi terhadap terpidana untuk penjara sesuai dengan keputusan pengadilan dan juga lelang yang kita rencanakan dilakukan pada hari Rabu, 25 Juli 2018," jelas Febri.

"Salah datu barang lelang tersebut seperti kain kiswah yang sudah disita sejak awal dan kemudian di rampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan, juga akan dilelang pada hari Rabu," sambung dia.

Febri menegaskan pelaksanaan PK tidak menghentikan eksekusi ataupun proses lelang. Karena itu KPK akan tetap meneruskannya.

"Saya kira itu tegas ya di UU MA itu sangat jelas diatur pelaksanaan PK tidak menghentikan eksekusi atau pelaksaan sebuah putusan. Jadi kami hanya melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," terangnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yakin mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) menyelewengkan dana operasional menteri (DOM), meskipun Wapres JK telah memberikan keterangan yang meringankan.

JK mengatakan, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 268 Tahun 2014, disebutkan seorang menteri diberi keleluasaan menggunakan DOM secara fleksibel dan diskresi. Namun, menurut jaksa KPK, dugaan penyelewengan DOM itu terjadi sebelum PMK tersebut terbit.

Suryadharma Ali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas kasus yang menjeratnya. Dalam memori PK itu ia mengutip keterangan JK terkait penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM).

Majelis Hakim Tipikor menyatakan Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan DOM.

Pada 2016 lalu, Suryadharma telah dijatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.821 miliar dan diganjar hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini