Hanura Tuding Wiranto Intervensi Perubahan Sipol KPU

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Jum'at 06 Juli 2018 20:00 WIB
https: img.okezone.com content 2018 07 06 337 1918983 hanura-tuding-wiranto-intervensi-perubahan-sipol-kpu-ZvctDNQaWj.jpg Partai Hanura menggelar konferensi pers (Foto: Harits Tryan)

JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura, Dodi S Abdulkadir menduga terdapat sebuah intervensi terhadap Komisi Pemilihan Umum oleh Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, terkait perubahan Sistem Informasi Politik (Sipol).

Meski begitu, Dodi menegaskan, Partai Hanura akan tetap solid walaupun terdapat upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak dengan menggunakan kekuasaan untuk tindakan yang sebenarnya.

"Intervensi menggunakan kewenangannya mencampuradukan antara kewenangan eksekutif dengan yudikatif oleh Dewan Pembina Partai Hanura yang sekaligus Menko Polhukam (Wiranto)," ungkap Dodi di DPP Hanura, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).

Hanura 

Dugaan itu muncul setelah Wiranto melakukan rapat koordinasi dengan KPU, DKPP, Kemenkumham, PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung. Apalagi, setelah itu Dewan Pembina Partai Hanura mengirimkan surat instruksi untik mengikuti tahap pencalegan dengan mengacu SK Menkumham M.HH-22.AH.11.01 tanggal 12 Oktober 2017 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekertaris Jendral Sarifuddin Suding.

Oleh karena itu, Dodi mengatakan, Partai hanura tetap berdasarkan surat keputusan Menkumham tentang penetapan pengesahan DPP Hanura masih di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Herry Lontung.

"Walaupun terdapat putusan PTUN, Menkumham dan Hanura sudah mengajukan banding sejak tanggal 29. Sehingga putusan PTUN atapun sela tidak berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Ia pun menyatakan, sikap DPP Hanura saat menolak arahan dari Wiranto itu dan juga akan mengkaji apakah juga akan diberikan sanksi terhadap Dewan Pembinanya itu.

"Sanksinya tentunya partai Hanura memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/RT) peraturan organisasi yang tentunya akan dinilai oleh mahkamah partai,” ujarnya.

 Gedung KPU

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini