Sipol Berubah, Hanura Duga KPU Tidak Mandiri

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Jum'at 06 Juli 2018 19:10 WIB
https: img.okezone.com content 2018 07 06 337 1918980 sipol-berubah-hanura-duga-kpu-tidak-mandiri-2PQcoEWyHu.jpg Partai Hanura menggelar konferensi pers (Foto: Harits Tryan)

JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menemukan perubahan data Sistem Informasi Politik (Sipol) kepengurusan Oesman Sapta Odang tanpa persetujuan. Hanura menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mandiri karena diduga sebagai pihak yang mengubahnya.

"Saya sangat sesalkan data sipol untuk kepengurusan di daerah berubah gitu saja tanpa persetujuan ketua umum yang sah itu Oesman Sapta karena gugatan fiktif positif Daryatmo ke PTUN telah ditolak," ujar Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura Dodi S Abdulkadir di Kantor DPP Hanura, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).

 Hanura

Diketahui, saat ini KPU tengah membuka pendaftaran calon anggota legislatif yang dimulai dari 4 Juli hingga 17 Juli. Namun, kata Dodi, saat kader yang merupakan para calon anggota legislatif menjadi terkendala lantaran terdapat perubahan data kepemimpinan.

"Kader kita di daerah pada saat ingin memasukan data caleg ke silon (sistem informasi calon) ternyata terkendala telah berubah data sipolnya," terangnya.

Dodi pun merasa heran lantaran Sipol tersebut merupakan adalah data yang berdasarkan hasil dari verifikasi yang dilakukan KPU terhadap partainya. Di mana, data perubahan itu adalah data pengurus ketua, sekjen hingga DPD dan DPC Hanura.

"Nah, ini kita enggak tahu siapa yang mengubah, yang jelas karena itu databasenya yang ada di KPU. Itu berarti KPU yang bisa menjawab," ujarnya.

 KPU

Oleh karenanya, Hanura menilai seharusnya di dalam menyambut proses pendaftaran calon legislatif itu sikap KPU lebih mengedepankan independensinya.

"Sikap KPU ini ditunjukkan dengan melakukan suatu tindakan yang bersifat intervensi mengatur internal partai dengan cara mengeluarkan atau mengubah data sipol tanpa adanya persetujuan DPP Hanura," tegas dia.

Selain itu, Dodi menyebut perbuatan yang dilakukan KPU sudah melanggar PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Partai Hanura meminta Bawaslu dan DKPP dapat mencermati permasalahan ini.

"Kami berharap Bawaslu dan DKPP mencermati hal ini," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini