nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemenhub Setuju MK Tolak Gugatan Ojek Online: Motor Penyebab Kecelakaan Terbesar

Fadel Prayoga, Jurnalis · Sabtu 30 Juni 2018 07:05 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 06 30 337 1915972 kemenhub-setuju-mk-tolak-gugatan-ojek-online-motor-penyebab-kecelakaan-terbesar-avEhZisgMw.jpg Ilustrasi Ojek Online (foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang diajukan para pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi Online atau Komite Transportasi Online (Kato).

Sehingga harapan ojol menjadi alat transportasi umum bisa dibilang semakin jauh dari panggang api. Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian selama ini, kendaraan roda dua itu merupakan penyumbang terbesar angka kecelakaan di Tanah Air.

Mahkamah Konstitusi (foto: Okezone) 

Sehingga, ia menilai putusan penolakan dari hakim MK itu mempertimbangkan aspek keselamatan nyawa masyarakat. “Secara filosifis sepeda motor itu kan penyebab kecelakaan paling besar di Indonesia, aspek keselamatannya tidak terjamin,” kata Budi saat dihubungi Okezone, Sabtu (30/6/2018).

Sepeda motor itu sangat susah untuk dimasukkan ke dalam kategori alat transportasi umum, karena spesifikasi yang dimiliki kendaraan roda dua itu amat tidak memberikan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Oleh karenanya, ia berharap kepada komunitas ojol untuk tak lagi berusaha ajukan gugatan kembali, tapi berujung dengan penolakan.

“Karena sepeda motor kan gampang jatuh, tidak dilindungi dengan rumah (penutup), kalau ujan juga keujanan, panas juga kepanasan. Mungkin hakim melihat dengan pertimbangan itu,” jelasnya.

Menurutnya, belum ada sebuah referensi untuk dijadikan dasar lembaga pengawal konstitusi untuk mengabulkan gugatan tersebut. Sebab, di belahan negara manapun belum ada yang menjadikan sebuah kendaraan roda dua menjadi angkutan umum.

“Kalaupun mungkin ingin mendorong, coba dilihat dulu apakah di negara lain sepeda motor dijadikan sebagai angkutan umum? Nanti kita dianggap mundur dalam pelayanan keselamatan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Permohonan uji materi Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang diajukan para pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi Online atau Komite Aksi Transportasi Online (Kato) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, kemarin. (fid)

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini