nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menyoal RKUHP, Mahfud MD Minta KPK Tetap Jadi Lembaga Khusus

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 25 Juni 2018 22:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 06 25 337 1913947 menyoal-rkuhp-mahfud-md-minta-kpk-tetap-jadi-lembaga-khusus-1Gn7WCDbcy.jpg Mahfud MD (Foto: Okezone)

JAK‎ARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjadi lembaga yang punya kewenangan khusus. Hal itu ditanggapi setelah adanya polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana Khusus (RKUHP).

"Kalau saya menyampaikan RKUHP itu sebaiknya KPK itu tetap menjadi satu lembaga pemberantasan korupsi, sebagai lembaga yang khusus," kata Mahfud usai bersilaturahmi dengan pimpinan ‎KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menjelaskan alasannya mendukung penolakan kewenangan KPK atas pasal-pasal tentang korupsi masuk dalam RK‎UHP. Menurutnya, kodifikasi atau penyatuan aturan dalam satu kitab cukup bagus. Namun memang, dalam praktiknya, ada beberapa lembaga yang tidak bisa disatukan.

"Dalam praktik, di mana -mana tidak bisa, karena apa? Kebutuhan hukum itu selalu berkembang, pasti ada yang diluarnya, yang harus selalu direspons sehingga hukum itu harus responsif terhadap perkembangan masyarakat,"‎ kata Mahfud.

KPK

Atas dasar itulah, sambung Mahfud, KPK yang mempunyai kewenangan khusus tidak dapat disatukan aturannya dalam RKUHP.‎ Hal itu sudah menjadi bagian dari politik hukum nasional.

"Jangan dikatakan politik hukum nasional itu harus kodifikasi, tidak. Tapi tetap harus ada hukum hukum khusus yang memang merupakan wadah untuk memberikan treatment khusus terhadap jenis tindak pidana tertentu. Itu aspirasi yang saya sampaikan, dan mungkin ada kesamaan dengan KPK," terangnya.

Pakar hukum tata negara itu pun meminta agar lembaga antirasuah jangan sampai kemudian tidak mempunyai kewenangan khusus. Terlebih, KPK merupakan satu-satunya lembaga yang menangani permasalahan korupsi di Indonesia.

"Pokoknya KPK jangan sampai mati, dan keberadaan KPK itu sama sekali tidak melanggar politik hukum, tidak melanggar konstitusi. Itu selalu pilihan kita saja," kata Mahfud.

"Kalau ada kritik kritik jadikan perbaikan ke depan. Tetapi lembaga ini ternyata terbukti sangat efektif melaksanakan tugasnya di tengah keterbatasannya. Perbaikannya masih lama, maka yang ini perbaikannya tinggal kita dukung saja bersama-sama‎," sambung dia.

 Mahfud MD

(Ari)

Berita Terkait

Revisi KUHP

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini