3 Kader Tertangkap Tangan KPK, PDIP Pertanyakan Sistem Pencegahan Korupsi

Rachmat Fahzry, Okezone · Minggu 10 Juni 2018 16:06 WIB
https: img.okezone.com content 2018 06 10 337 1908908 3-kader-tertangkap-tangan-kpk-pdip-pertanyakan-sistem-pencegahan-korupsi-jrfrfQ6TnV.jpg Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Foto/Okezone

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merasa geram dan marah atas berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk operasi tangkap tangan kepada kader PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK dalam sepekan menangkap kader PDIP, yakni Bupati Purbalingga dan Ketua DPC PDIP Purbalingga, Tasdi. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Blitar, dan Calon Bupati Tulungagung inkumben Syahri Mulyo.

Sekretaris Jenderal Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam pernyataannya, Minggu (10/6/2018) menegaskan bahwa PDIP sudah memberikan sanksi kepada kader yang terlibat korupsi.

“Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politiknya. Tetapi kenapa masih terjadi? Begitu banyak kepala daerah yang sudah ditangkap, lalu apakah memang sudah begitu rusak karakter dan mentalitas kita, atau karena sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif, atau pencegahan korupsi yang mandul? Dan pada kenyataannya apakah kita lebih asyik menikmati drama OTT tersebut?”

Bupati Purbalingga, Tasdi. Foto: Okezone 

PDI Perjuangan, kata Hasto, mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi dan tercatat sebagai partai yang langsung memberikan sanksi maksimum bagi para koruptor.

“Saat ini saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?”

“Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar. Samanhudi misalnya, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92%,” tuturnya.

Foto: Okezone/Fahreza Rizky 

Hasto berujar kesan adanya kepentingan politik ini dapat dicermati pada kasus “OTT” terhadap Samanhudi Walikota Blitar dan Sahri Mulyo calon bupati terkuat di Tulungagung.

Mereka berdua, lanjut dia, tidak terkena OTT secara langsung. “Namun mengapa beberapa media online tertentu di Jakarta dalam waktu yang sangat singkat memberitakan OTT kedua orang tersebut, seakan menggambarkan bahwa keduanya sudah menjadi target dan memang harus ditangkap baik melalui OTT langsung maupun tidak langsung.”

Hasto menjelaskan fakta versi PDIP. Ia mengklaimyang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, dan bukan pejabat negara. Lalu di Kabupaten Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Sahri Mulyo. “Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo. Ada apa dibalik ini?”

Hasto menekankan bahwa PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK manakala OTT tersebut dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dalam hukum dan sesuai mekanisme hukum itu sendiri.

“Namun pertanyaannya, apakah OTT tersebut tidak dipengaruhi oleh kontestasi pilkada? Siapa yang bisa memastikan hal ini bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan?”

“Sebab di masa lalu, ada oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan di luarnya, misal terkait dengan pencoretan bakal calon menteri yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan nampak ada vested interest; demikian halnya terhadap kebocoran sprindik Anas Urbaningrum misalnya,” tutur Hasto.

PDIP menilai jika OTT yang dilakukan oleh KPK tersebut sudah benar-benar sesuai SOP, tidak ada kepentingan lain kecuali niat suci dan mulia untuk memberantas korupsi tanpa kepentingan subyektif demi agenda tertentu, maka banyaknya pejabat daerah yang terkena OTT tidak hanya membuat pemerintahan daerah pincang akibat korupsi. “Tetapi lebih jauh lagi, hal tersebut sudah menyentuh aspek yang paling mendasar: kegagalan sistem pencegahan korupsi negara,” ujar Hasto.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini