JPU KPK Ragukan Keterangan Saksi Sidang PK Anas Urbaningrum

Puteranegara Batubara, Okezone · Jum'at 08 Juni 2018 21:58 WIB
https: img.okezone.com content 2018 06 08 337 1908477 jpu-kpk-ragukan-keterangan-saksi-sidang-pk-anas-urbaningrum-mOMRxPdJW1.jpg Anas Urbaningrum (foto: Okezone)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meragukan keterangan dari Mantan Direktur Operasional PT Wika Teuku Bagus M Nuh yang dihadirkan sebagai saksi pemohon dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasalnya, Jaksa Penuntut KPK menilai ada kejanggalan dari beberapa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Teuku saat bersaksi. Menurut Jaksa, keterangan saksi yang juga terpidana yang mendekam di Lapas Sukamiskin itu.

KPK

"Saudara sebelumnya pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sebelumnya, keterangan Anda sudah disumpah," kata Jaksa Penuntut KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).

Dengan adanya perbedaan kesaksian itu, Jaksa menegaskan akan memberikan tanggapan dalam proses persidangan tersebut. "Keterangan Anda sudah disumpah, karena kami melihat keterangan saudara berbeda, kami akan menanggapinya dalam tanggapan kami," imbuh Jaksa.

Dalam kesaksiannya, Teuku menyatakan, tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Anas sampai dengan disidangkan perkara. Ia juga tidak pernah memberi uang berapapun atau apapun kepada Anas termasuk pemberian mobil Toyota Harrier.

(Baca Juga: Saksi Pemohon PK Anas Ngaku Tak Pernah Berikan Uang dan Mobil Harier)

Selain itu, dirinya juga mengaku tidak pernah memberi Anas dalam rangka kongres partai Demokrat. Tetapi ia memberi kepada Munadi Herlambang. 

"Saudara Anas Urbaningrum bukan yang meminta dan bukan penerima. Yang meminta dan menerima adalah Munadi Herlambang. Itulah fakta yang sesungguhnya," tutur Teuku.

KPK Periksa Anas Urbaningrum Kasus KTP Elektronik

Teuku Bagus sendiri saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin. Dalam sidang-sidang sebelumnya, Teuku membenarkan dakwaan jaksa bahwa Anas ikut meminta jatah proyek Hambalang. Pemberian uang ini supaya Adhi Karya mengerjakan proyek bernilai Rp 2,5 triliun di Bukit Hambalang dan digunakan sebagai biaya Kongres Partai Demokrat pada 2010 di Bandung, Jawa Barat.

Sementara itu, untuk proses hukum Anas Sendiri, Mahkamah Agung ‎(MA) memperberat enam tahun pidana penjara untuk Anas di tingkat kasasi. Dia divonis menjadi 14 tahun penjara dari yang semula hanya 8 tahun bui.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini