nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Khawatir Akan Ada Dualisme Aturan Bila RKUHP Disahkan

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 07 Juni 2018 17:05 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 06 07 337 1907853 kpk-khawatir-akan-ada-dualisme-aturan-bila-rkhup-disahkan-AKfS697vhq.jpg Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut tidak ada pertanyaan maupun usulan dari KPK yang terjawab oleh penjelasan tim panja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari pemerintah terkait dengan adanya delik korupsi dalam draft RKUHP.

"Enggak, ndak ndak. Tidak ada yang dijawab oleh pemerintah. Semua yang diusulkan oleh KPK belum ada yang dimasukkin satupun. Apa yang diusulkan oleh KPK tidak ada yang diakomodir oleh pemerintah," jelas Laode di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).

Menurut Laode, jawaban yang dikeluarkan perwakilan pemerintah mengenai RKUHP malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. "Sedangkan dari jawaban yang dikeluarkan itu menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Contohnya ada beberapa pasal yang diatur dalam UU Tipikor dan KUHP. Jadi, mana yang berlaku?" Ucap Laode.

 KPK

Laode khawatir munculnya dualisme aturan hukum, yakni KUHP dan UU Tipikor. Menurutnya, walaupun UU Tipikor disebut masuk dalam sebagai lex spesialis atau aturan hukum khusus, namun ia tetap khawatir asas hukum lainnya seperti KUHP sebagai lex generalis atau pedoman umum bisa mengesampingkan posisi UU Tipikor.

"Jadi, ini menimbulkan dualisme. Jadi sebenarnya ini rancangan KUHP yang sekarang itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan menyulitkan jaksa, polisi, KPK dan pengadilan," tuturnya.

Ia mencontohkan dualisme aturan hukum ini bisa membuat bingung dalam mentersangkakan orang ataupun dalam membuat dakwaan.

"Jadi misalnya nih, kalau kita mau menetapkan seseorang jadi tersangka, misalnya pasal 2 dan pasal 3, ada di dalam KUHP dan juga UU Tipikor terus kita mau dakwakan yang mana? Yang UU Tipikor atau UU KUHP?," paparnya.

 Ilustrasi hukum

"Memang dalam UU KUHP itu dikatakan berlaku khusus, berarti UU tipikor. Tapi kan ada asas hukum lain yang mengatakan bahwa yang baru itu mengesampingkan yang lama," imbuhnya.

Untuk itulah KPK, lanjut Laode berharap bisa segera bertemu Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan masalah ini.

"Jadi, itu akan kita bicarakan nanti dan akan kita bicarakan juga ke presiden," tukasnya.

(Ari)

Berita Terkait

Revisi KUHP

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini