nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Jamin THR PNS di Daerah Akan Dibayarkan Tepat Waktu

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 07 Juni 2018 16:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 06 07 337 1907834 jokowi-jamin-thr-pns-di-daerah-akan-dibayarkan-tepat-waktu-ekmO9mUv4x.jpg Presiden Jokowi (Foto: Ist)

JAKARTA - Pemerintah memastikan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para aparatur negara baik di pusat maupun daerah akan cair tepat waktu. Komitmen tersebut dijamin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepastian itu berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di mana, seluruh daerah telah mengalokasikan anggaran, sehingga dalam satu atau dua hari ke depan, penyaluran THR diharapkan sudah diselesaikan.

"Seluruh daerah (542 daerah) sudah menganggarkan. Sampai saat ini, sudah sekitar 380-an daerah yang menyalurkan THR. Ini tinggal proses penyelesaian saja. Ada yang mungkin sudah diberikan minggu yang lalu. Ada yang baru diberikan minggu ini. Jadi, tinggal sehari dua hari ini akan diselesaikan oleh pemerintah daerah," ujar Jokowi dari keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Kamis (7/6/2018).

 Ilustrasi

Kebijakan pemberian THR bagi para aparatur negara ini sebenarnya telah diterapkan sejak tahun 2016 lalu. Dalam keterangannya, Kemendagri memastikan bahwa seluruh daerah yang secara keseluruhan berjumlah 542 daerah telah menganggarkan THR dalam APBD-nya.

Jumlah daerah yang telah membayarkan THR kepada para aparaturnya sampai dengan saat ini ialah sebanyak 384 daerah yang terdiri atas 25 provinsi, 66 kota, dan 293 kabupaten.

 Presiden Jokowi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018, besaran THR tahun 2018 ini diberikan sama besarnya dengan penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2018. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana besaran THR yang diberikan sebesar gaji pokok saja.

Tahun ini, sebanyak 153 daerah menganggarkan THR bagi aparaturnya dengan besaran berupa gaji pokok, sementara 78 lainnya menganggarkan THR dengan besaran yang lebih rendah dari penghasilan bulan Mei 2018, sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut dalam APBD mereka.

Untuk itu, guna memenuhi amanat PP Nomor 19 Tahun 2018 yang berlaku pada 23 Mei 2018 kemarin, sebagian besar daerah tersebut telah menyatakan komitmennya untuk melakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur No. 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini