nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Delik Korupsi di RKUHP Diduga Titipan dari Pihak yang Ingin Lemahkan KPK

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 07 Juni 2018 06:15 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 06 07 337 1907543 delik-korupsi-di-rkuhp-diduga-titipan-dari-pihak-yang-ingin-lemahkan-kpk-uLg9aBffCh.jpg Ilustrasi/Antara

JAKARTA - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menduga masuknya delik korupsi dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan “titipan” dari pihak yang ingin melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Diduga memasukan delik korupsi di dalam RKUHP berpotensi titipan dari kepentingan yang menginginkan melemahnya upaya pemberantasan korupsi," ujar Feri saat dihubungi Okezone, Kamis (7/6/2018).

Misalnya saja, keberadaan pasal-pasal di RKUHP yang sanksi pidana penjaranya jauh lebih ringan ketimbang di dalam UU Tipikor. Selain itu, Feri menenggarai upaya memasukkan delik tipikor ke dalam kodifikasi hukum pidana umum menyebabkan sifat khusus UU Tipikor menjadi terdegradasi atau mengalami kemunduran.

"Padahal UU Tipikor dikenal angker menjerat pelaku korupsi," terang Feri.

- Baca Juga: Jokowi Masih Kaji Surat KPK soal Penghapusan Delik Korupsi di RUU KUHP

Karena itu, dia berpandangan bahwa revisi KUHP ini bertujuan untuk memperlemah upaya pemberantasan korupsi dan institusi KPK, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Foto/Okezone 

Sebagaimana diketahui, aktivis antikorupsi menduga rencana legislatif memasukkan pasal tindak pidana korupsi (tipikor) ke dalam RKUHP untuk melumpuhkan kewenangan KPK. Dengan dimasukkannya pasal tipikor, kewenangan lembaga antirasuah hanya sebatas pencegahan. Sementara itu, bagian penindakan menjadi ranah kepolisian dan Kejaksaan Agung.

KPK sendiri telah lima kali mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapuskan delik korupsi dalam RKUHP. Namun, surat tersebut belum pernah dibalas Kepala Negara.

Di sisi lain, Ketua Tim Perumus RKUHP, Muladi, menegaskan tidak ada pasal di RKUHP yang mengebiri KPK. Terkait Pasal 729 yang menjadi permasalahan KPK, dijelaskan Muladi, pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa KPK mempunyai kekhususan untuk tetap melaksanakan atau berpacu pada Undang-Undang KPK.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini