Dewan Pers Imbau Masyarakat Tak Ladeni Wartawan yang Minta THR

Muhamad Rizky, Okezone · Rabu 06 Juni 2018 16:24 WIB
https: img.okezone.com content 2018 06 06 337 1907352 dewan-pers-imbau-masyarakat-tak-ladeni-wartawan-yang-minta-thr-VZU9iIa2Za.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Antisipasi penyalahgunaan keprofesian di dalam lingkup kerja wartawan jelang perayaan idul fitri 1439 Hijriah, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak agar tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk apapun kepada wartawan maupun organisasi wartawan.

Imbauan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo sesuai dengan nomor 264/DP-K/V/2018 ihwal imbauan Dewan Pers menjelang idul fitri 1439 H.

"Menjelang hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah yang atuh pada 15 sampai 16 Juni 2018 ini, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh organisasi pers, perusahaan pers, ataupun organisasi wartawan," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (6/6/2018).

Adi mengungkapkan pelarangan tersebut bertujuan, untuk menghindari penipuan maupun penyalahgunaan profesi wartawan maupun perusahaan pers. Juga katanya sekaligus memberantas korupsi.

"Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek korupsi yang sedang marak saat ini," tuturnya.

Ia juga meminta agar, semua pihak untuk menolak semua oknum wartawan yang memanfaatkan momen lebaran tersebut sebagai ajang untuk meminta THR. Ia juga mengimbau untuk tak segan melaporkan oknum tersebut apabila mengancam pada saat melakukan permintaan THR.

"Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak Ibu silakan ditolak saja. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Bisa juga melaporkannya ke kantor Dewan Pers," tukasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini