nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Minta Pemda Tak Cari-Cari Alasan soal THR dan Gaji ke-13

Bayu Septianto, Jurnalis · Rabu 06 Juni 2018 14:35 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 06 06 337 1907286 dpr-minta-pemda-tak-cari-cari-alasan-soal-thr-dan-gaji-ke-13-W0z6h25Oe4.jpg Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Ist)

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah (pemda) tak mencari-cari alasan soal pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Ia mengaku mendapat informasi adanya ‎sejumlah kepala daerah yang kebingungan menyikapi kebijakan pencairan THR dan gaji ke-13.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu pun menegaskan, tak perlu merasa kelimpungan dan mencari alasan. Pihaknya akan mendorong kementerian dan lembaga pemerintahan terkait beserta pemda segera melakukan pencairan.

Kepada Komisi II dan XI, ia juga meminta agar mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bertindak.

"Mengingat alokasi dana untuk THR dan gaji ke-13 tersebut sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

 Uang

Menurut Bamsoet, anggaran sudah diberikan pemerintah pusat dan dialokasikan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang diteken Presiden Joko Widodo.

"Pada hari ini, saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, dan Polri," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Mei 2018.

Namun, pemda justru keberatan karena pemberian THR tahun ini bersumber dari kas pemda. Sedangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pada dasarnya kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bukan kebijakan baru.

 Tri Rismaharini

Menurutnya, kebijakan tersebut ditetapkan sejak 2016. Penganggaran THR dan gaji ke-13 juga telah diatur setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.

THR dan gaji ke 13, sambungnya, telah dimasukkan dalam formula perhitungan DAU 2018. Yakni, pembayaran gaji bulanan, gaji-13 dan THR memang tanggung jawab APBD yang didanai dari penerimaan umum APBD.

Diketahui, salah satu pemda yang merasa kebingungan adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurutnya, berat kalau pencarian THR dan gaji ke-13 dibebankan kepada APBD.

"Walah kok ya belum alokasikan, masak sih pakai APBD? aku belum terima. Kalau pakai APBD ya abot (berat). Aku nggak bisa memutuskan sendiri," ungkap mantan Kepala Bappeko Surabaya ini .

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini