nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Kasus HAM, Perintah Jokowi ke Jaksa Agung Sebuah Langkah Maju

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 04 Juni 2018 19:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 06 04 337 1906419 soal-kasus-ham-perintah-jokowi-ke-jaksa-agung-sebuah-langkah-maju-1GLn3tJmrw.jpg Presiden Jokowi (Foto: Ist)

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan aktivis dan korban pelanggaran HAM masa lalu di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Komnas HAM berpandangan bahwa Presiden memberi perhatian untuk menyelesaikan perkara lawas yang tak kunjung rampung ini. Bahkan, Kepala Negara juga secara tegas telah meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Perintah Presiden kepasa Jaksa Agung untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat adalah sebuah langkah maju," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik di kantornya, Jakarta, Senin (4/6/2018).

 Komnas HAM

Komnas HAM, kata dia, sudah menyelesaikan penyelidikan dugaan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat sebagai bagian dari mata rantai proses pro justicia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Proses penyelidikan Komnas HAM telah dilakukan secara patut sesuai dengan lingkup dan batas kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik guna menyelidiki ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran HAM berat.

Selain itu, Komnas HAM juga telah menyerahkan laporan penyelidikan atas dugaan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat kepada Jaksa Agung sebagai penyidik.

"Oleh karena itu, Jaksa Agung sebagai penyidik berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan penyelidikan Komnas HAM sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU 26 Tahun 2000," ujar Taufan.

Namun demikian, Komnas HAM menyesalkan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang menilai bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM hanya asumsi dan opini. Pernyataan Jaksa Agung tersebut dinilai tidak sesuai dengan koridor hukum yang ada.

"Komnas HAM percaya bahwa Presiden akan menuntaskan janjinya untuk memastikan keadilan untuk korban," pungkas Taufan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi akhirnya menerima aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu yang kerap melakukan 'Aksi Kamisan' di seberang Istana. Akdi tersebut sudah dilakoni sejak Januari 2007 lalu.

Pertemuan antara Jokowi dan keluarga korban berlangsung tertutup dan tanpa dihadiri Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menko Polhukam Wiranto. Padahal, dua lembaga tersebut merupakan pihak terkait dengan perkara penuntasan kasus ini.

Staf Khusus Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Perintah Jokowi itu turun setelah ia bertemu dengan keluarga korban pelanggaran HAM.

 Presiden Jokowi

Namun, pernyataan mengejutkan justru disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo. Ia mengatakan, membawa perkara pelanggaran HAM berat masa lalu ke ranah hukum adalah langkah yang sulit. Prasetyo juga yakin siapapun yang menjadi presiden dan jaksa agung, tetap akan sulit melakukan hal tersebut.

Kejagung, kata Prasetyo, telah meneliti enam perkara pelanggaran HAM berat dengan melibatkan Komnas HAM. Melalui penelitian tersebut pihaknya berkesimpulan bahwa bukti pelanggaran HAM tersebut masih minim sehingga sulit di bahwa pada ranah hukum.

"Akhirnya semua menyadari bahwa yang ada itu, hasil penyelidikan itu hanya asumsi, opini saja, bukan bukti. Sementara yang namanya proses hukum itu kan perlu bukti, bukan opini," ucap Prasetyo usai menghadiri upacara Pancasila 1 Juni di Kemenlu, 1 Juni 2018.

 Jaksa Agung HM Prasetyo

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini