nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komnas HAM Protes Pernyataan Jaksa Agung Terkait Kasus HAM Masa Lalu

Fahreza Rizky, Okezone · Senin 04 Juni 2018 16:10 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 06 04 337 1906357 komnas-ham-protes-pernyataan-jaksa-agung-terkait-kasus-ham-masa-lalu-GNsOCucze7.jpeg Komnas HAM (Foto: Fahreza Rizky)

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang menilai hasil penyelidikan Komnas HAM hanya asumsi dan opini. Pernyataan Prasetyo dianggap tak sesuai dengan koridor hukum.

"Pernyataan Jaksa Agung tersebut tidak sesuai dengan koridor hukum yang ada," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kantornya, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Taufan berujar, proses penyelidikan Komnas HAM telah dilakukan secara patut sesuai dengan lingkup dan batas kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik guna menyelidiki ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran HAM berat.

"Sesungguhnya hasil penyelidikan Komnas HAM adalah keterangan korban, keterangan saksi-saksi dan ditunjang dengan alat bukti," ujar dia.

Komnas HAM

Lebih lanjut, Komnas HAM memandang perintah Presiden Joko Widodo kepada Jaksa Agung untuk menyelesaikan peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, bermakna bahwa Korps Adhyaksa harus melaksanakan wewenangnya sebagai penyidik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Apapun tindakan hukum yang diambil Jaksa Agung berdasarkan UU 26 Tahun 2000 merupakan sepenuhnya lingkup kewenangan Jaksa Agung," terang Taufan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi akhirnya menerima aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu yang kerap melakukan 'Aksi Kamisan' di seberang Istana. Aksi tersebut sudah dilakoni sejak Januari 2007 lalu.

Pertemuan antara Jokowi dan keluarga korban berlangsung tertutup dan tanpa dihadiri Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menko Polhukam Wiranto. Padahal, dua lembaga tersebut merupakan pihak terkait dengan perkara penuntasan kasus ini.

Staf Khusus Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Perintah Jokowi itu turun setelah ia bertemu dengan keluarga korban pelanggaran HAM.

Namun, pernyataan mengejutkan justru disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo. Ia mengatakan, membawa perkara pelanggaran HAM berat masa lalu ke ranah hukum adalah langkah yang sulit. Prasetyo juga yakin siapapun yang menjadi presiden dan jaksa agung, tetap akan sulit melakukan hal tersebut.

Kejagung, kata Prasetyo, telah meneliti enam perkara pelanggaran HAM berat dengan melibatkan Komnas HAM. Melalui penelitian tersebut pihaknya berkesimpulan bahwa bukti pelanggaran HAM tersebut masih minim sehingga sulit dibawa ke ranah hukum.

"Akhirnya semua menyadari bahwa yang ada itu, hasil penyelidikan itu hanya asumsi, opini saja, bukan bukti. Sementara yang namanya proses hukum itu kan perlu bukti, bukan opini," ucap Prasetyo usai menghadiri upacara Pancasila 1 Juni di Kemenlu, 1 Juni 2018.

Presiden Jokowi

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini