DPR Klaim RUU KUHP Tidak Mengurangi Kewenangan KPK

Puteranegara Batubara, Okezone · Sabtu 02 Juni 2018 10:59 WIB
https: img.okezone.com content 2018 06 02 337 1905643 dpr-klaim-ruu-kuhp-tidak-mengurangi-kewenangan-kpk-5DslkyxNpt.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Taufiqulhadi mengklaim bahwa Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tidak melemahkan ataupun mengurangi kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau orang menganggap itu upaya mengurangi wewenang KPK, itu menurut saya persepsi yang salah. Meleset jauh sekali," kata Taufiqulhadi di acara Populi Center dan Smart FM Network bertajuk "Berebut Pasal Korupsi?" di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/2018).

Menurut Taufiq, pembahasan Draf RUU KUHP ini sudah bergulir jauh sebelum berdirinya lembaga antirasuah di Indonesia. Disisi lain, dia menyatakan, ada semacam penggiringan opini bahwa pembahasan kitab hukum Indonesia ini seakan ingin melemahkan penanganan praktik korupsi.

Disisi lain, Taufiq menyebut sudah terbentuknya persepsi masyarakat mengenai korupsi adalah sebuah hal yang luar biasa. Padahal, kata dia itu adalah suat kejahatan yang biasa saja.

 KORUPSI

Praktik korupsi menjadi perhatian dan kesedihan masyarakat Indonesia lantaran hampir seluruh elemen pemangku kepentingan di Indonesia pernah terjerat korupsi di KPK. Apalagi, korupsi ada memakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat kecil.

"Karena kita perlakukan luar biasa (korupsi), dia dimasyarakat ikut luar biasa. Mungkin banyak juga yang jadinya sakit hati sama pejabat," tutur dia.

Dalam konteks praktik korupsi, Taufiq menilai, yang paling terpenting adalah untuk mengembalikan uang kepada kas negara. Bukan untuk menangkap orang sebanyak-banyaknya.

"Yang paling penting bagaimana mengembalikan uang negara sebanyak mungkin. Sekarang di Indonesia lain, tangkap sebanyak-banyaknya orang," ucap dia.

 KORUPSI

KPK sebelumnya menilai pasal-pasal yang tertuang dalam RUU KUHP dapat melemahkan pemberantasan korupsi di Tanah Air. KPK meminta klausul tindak pidana khusus dipisah dari RUU KUHP.

"KPK menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP dan meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini