nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KSP Fokus Urus Persoalan Birokrasi Pemerintahan yang Carut-marut

Muhamad Rizky, Jurnalis · Jum'at 01 Juni 2018 21:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 06 01 337 1905534 ksp-fokus-urus-persoalan-birokrasi-pemerintahan-yang-carut-marut-lXV5Ni4U9d.jpeg Kepala KSP Jenderal (Purn) Moeldoko (Foto: Ist)

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko fokus memperhatikan persoalan birokrasi pada sejumlah lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. Ia berupaya mencarikan solusi yang tepat agar tujuan birokrasi efisien, efektif, bersih, dan melayani tercapai. Salah satu upaya untuk ini adalah menggelar "Leaderstalk" lebih intens,

Moeldoko mengatakan, program 'Leaderstalk' itu, di antaranya adalah mengundang para kepala daerah yang berprestasi melalui program kerjanya kemudian berbagi pengalaman dengan kepala daerah lain yang kurang berhasil.

Di saat sama, KSP juga mencarikan pihak pemerintah pusat, swasta, dan lainnya yang bisa memecahkan masalah bersama. Tujuannya, agar daerah bisa mengoptimalkan potensi wilayahnya.

"Pertemuan umpamanya nanti tiga pekan lagi kita undang mereka yang berhasil membuat birokrasinya maju, semisal Bupati Banyuwangi. Nanti dia ajari bupati lain (yang tidak berkinerja baik). Kita juga bawa pihak swasta, BUMN, dan lainnya yang bisa urun rembug mencari solusi," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (1/6/2018).

 Moeldoko

Moeldoko, yang juga doktor ilmu administrasi negara dari Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, persoalan birokrasi juga berkutat pada pengawasan. Birokrasi yang bersih haruslah diawasi dengan cara yang baik.

"Sekarang persoalannya di birokrasi bersih itu adalah pengawasan. Seperti untuk inspektorat di kabupaten itu ada dibawah bupati. Itu strukturnya sudah salah. Bagaimana dia mau mengawasi bupati. Malah-malah dia bisa bersepakat dengan yang diawasi. Karena itu saya usulkan inspektorat dibawah gubernur, setingkat Sekda lah," urai mantan Panglima TNI itu.

 Moeldoko

Selama ini, Moeldoko menyatakan, persoalan birokrat yang bermasalah terkait perizinan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Sehingga perlu pencegahan dari pemerintah berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agenda 'Leaderstalk' sendiri, diakuinya bukan hal baru. Ini pernah digulirkan era Wakil Presiden RI Boediono yang mengundang sejumlah kepala daerah pada pertemuan setiap tiga bulan sekali berbagi program kerja unggulan untuk menggeliatkan kinerja pemerintah daerah. Namun, ide ini kemudian dikembangkan Moeldoko untuk lebih mempercepat optimalnya birokrasi.

Agenda ini menjadi agenda rutin Kantor Staf Presiden (KSP) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN).

Terkait hal ini, pengamat mengapresiasi langkah Moeldoko dan KSP. Dr. Nugroho Pratomo, Ekonom Universitas Indonesia (UI) menganggap program leaderstalk yang digulirkan Moeldoko sebagai terobosan yang solutif untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia.

"Kegiatan yang dilakukan Moeldoko untuk memecahkan persoalan birokrasi pemerintah yang cukup penting karena masih banyak persoalan di birokasi itu sehingga program kerja tidak sesuai rencana dan kebutuhan," ujar Nugroho.

Direktur Riset Visi Teliti Saksama itu menuturkan akibat persoalan birokrasi tersebut pemenuhan kebutuhan masyarakat terhambat sehingga diperlukan terobosan seperti yang dilakukan Moeldoko.

Nugroho menjelaskan, program yang digagas kembali Moeldoko dapat memperbaiki sistem birokrasi yang selama ini terkendala dan perlu pengawalan secara jangka panjang, serta pengawasan khusus.

Hal sama diutarakan pakar pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Mas ud Said menganalisa tiga hal yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot kinerja birokrat. Salah satunya adalah, "innovaton sharing" antara kepala daerah dan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) seperti "sekolah inovasi".

"Dalam pengertian kita bisa bekerja lebih baik dan cerdas dengan berbagai inovasi," ujar Said.

Hal kedua diungkapkan Said, pimpinan negara yakni presiden dan wakil presiden, pengusaha, politikus dan masyarakat umum mendapatkan informasi yang dikerjakan kepala daerah dengan berbagai program terobosan.

Ketiga, Said menyebutkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi berupaya mengkampanyekan program kerja kepada masyarakat termasuk pihak pengkritik.

Said dan Nugroho sama, menyerukan agar program KSP ini bisa memompa kelemahan birokrat yang tersebar pada 516 kota/kabupaten se-Indonesia atau beberapa BUMN.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini