JAKARTA – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, bertemu pemimpin de facto Aung San Suu Kyi di Ibu Kota Myanmar, Pyi Pyi Twa, pada Jumat, 25 Mei 2018. Pertemuan itu di antaranya membahas warga Rohingya di Rakhine.
Din yang merupakan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) menyampaikan perkembangan di Myanmar, terutama di Provinsi Rakhine, menimbulkan keprihatinan kawasan Asia Tenggara dan bahkan dunia. Karena itu, menurutnya masalah itu perlu diatasi secara tepat.
“Tiada lain jalan lain untuk itu, kecuali mengembangkan koeksistensi damai dan pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat,” kata Din, dalam keterangan yang diterima Okezone, Senin (28/5/2018).
Din pun meminta adanya pengakuan dan pemberian hak kewarganegaraan bagi etnik Rohingya yang kebetulan beragama Islam.
Sementara itu, menurut Din, Aung San Su Ki menimpali bahwa Myanmar mengamalkan demokrasi. Karena itu, lanjut dia, Myanmar sangat menghargai hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di Myanmar akan dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi.
(Foto: Istimewa)
Dalam pertemuan itu, hadri pula para tokoh agama dunia. Tokoh agama itu antara lain Supreme Patriach Sri Langka, Supreme Patriach Kamboja, President of Risho Kosakai dari Jepang Rev Niwano (ketiganya adalah tokoh umat Buddha dunia), Bishop Gunnar Stalsett, tokoh Kristiani Eropa, Madame Vinu Aram, tokoh umat Hindu dari India, dan Rev Koichi Sugino, Wk Sekjen Religions for Peace Internasional dari New York, serta Din Syamsuddin.
Selain itu, hadir pula President of Asian Conference on Religions for Peace/ACRP bersama para tokoh lintas agama Myanmar. Para tokoh itu kemudian menyampaikan surat hasil dari Konsultasi Tingkat Tinggi, yang diadakan di Yangon.
Surat itu berisikan ajakan Myanmar agar menyelesaikan konflik bernuansa agama dan etnis di Myanmar dengan semangat kemanusiaan, perdamaian, dan rekonsiliasi. Su Ki menerima dengan senang hati surat tersebut, termasuk usulan delegasi untuk adanya Konferensi Internasional tentang Myanmar pada Oktober 2018, yang diharapkan dapat jadi tonggak masalah Myanmar.
Follow Berita Okezone di Google News
(erh)
