nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sidang Eksepsi Korupsi Dana Pensiun Pertamina, Dakwaan Jaksa Disebut Tak Sah

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 23 Mei 2018 18:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 23 337 1901866 sidang-eksepsi-korupsi-dana-pensiun-pertamina-dakwaan-jaksa-disebut-tak-sah-lDD7ibch7Z.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi Pengelolaan Dana Pensiun PT Pertamina Tahun Anggaran 2014-2015 dengan tersangka Edward Seky Soeryadjaya memasuki tahap pembacaan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penutup Umum.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018), kuasa hukum Edward Soeryadjaya, Bambang Hartono, mengatakan bahwa, sejak 23 April 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan praperadilan nomor 40/pid.pra/2018/PN Jkt.Sel sudah memutuskan bahwa Edward Soeryadjaya tidak bersalah. Oleh karena itu, dia menyatakan jika kliennya tidak layak dijadikan terdakwa dalam kasus korupsi pengelolaan dana pensiun Pertamina.

"Klien kami tidak layak dijadikan terdakwa. Padahal filosofi praperadilan adalah untuk melindungi Hak Azasi Manusia,” kata Bambang di pengadilan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Soenarso.

Bambang meminta, agar majelis hakim dapat mempertimbangan status Edward S Soeryadjaya. Dengan tetapnya persidangan ini walaupun sudah ada keputusan pra peradilan menjadikan adanya ketidakpastian hukum.

(Baca Juga: DPR Minta Kejagung Selesaikan Polemik Kasus Dana Pensiun Pertamina)

"Terkait dengan penetapan tersangka Edward S. Soeryadjaya dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kami meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut agar menyatakan surat dakwaan harus dibatalkan atau surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tidak dapat diterima," urainya.

Dalam nota keberatannya, tim kuasa hukum juga menyoroti, bahwa putusan praperadilan tanggal 23 april 2018 telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga harus dihormati dan dilaksanakan oleh institusi hukum itu sendiri.

Perlu diketahui, kasus yang menimpa Edward berawal ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp1,4 triliun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI). Penetapan status tersangka Edward tersebut berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-93/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

(Baca Juga: Tersangka Korupsi Dana Pensiun Pertamina Dilaporkan Kasus TPPU)

Kejagung menyangka Edward Sky Soeryadjaya melakukan perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 599 milyar. Dalam kasus ini, Kejagung menyangka Edward melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Edward Sky Soeryadjaya kemudian mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Hakim tunggal praperadilan menyatakan status tersangka Edward tidak sah. Sementara Kejagung menyampaikan, bahwa kasus Edward Sky Soeryadjaya bukan lagi wewenang praperadilan karena perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelum putusan praperadilan.

Kejagung pun menyatakan tidak perlu lagi menetapkan Edward Sky Soeryadjaya sebagai tersangka karena majelis hakim melanjutkan sidang. Dengan demikian, hakim menilai bahwa status yang bersangkutan tidak berubah.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini