nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bukber Antara KPK-Kejagung-DPR Beri Sinyal Bahaya untuk Koruptor

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 22 Mei 2018 22:43 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 22 337 1901484 bukber-antara-kpk-kejagung-dpr-beri-sinyal-bahaya-untuk-koruptor-YxAvc5Wpg8.jpg Bukber Pimpinan KPK, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar buka puasa bersama (bukber) dengan ‎sejumlah pemangku kepentingan di Tanah Air, pada hari ini. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengungkapkan, bukber tersebut untuk ‎mempererat silaturahmi antarpimpinan lembaga serta pemangku kepentingan di Indonesia.

"Tujuannya satu, memang untuk mempererat silaturahim, mudah-mudahan kalau silaturahminya sudah erat kan, kerja itu kemudian lebih mudah untuk bekerjasama bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera," kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (22/5/2018).

KPK

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung, HM. Prasetyo mengatakan, kehadiran para pimpinan lembaga ke KPK sekaligus untuk membuktikan komitmen memberantas korupsi. Oleh karenanya, Prasetyo menilai, kehadirannya sebagai sinyal bagi para koruptor agar tidak bertindak koruptif.

"Tadi disebut oleh ketua KPK, ada Jaksa Agung, ada DPD, ada Ketua BPK, ada Ketua DPR, ini satu bukti bahwa kami satu ya, kami satu, jadi sebuah sinyal bagi para koruptor untuk jangan main-main," tegasnya.

‎Prasetyo menjelaskan, bahwa Kejagung mempunyai sikap dan komitmen yang sama dengan KPK yakni menindak keras segala bentuk korupsi. Dia membantah, jika ada yang mengatakan kalau KPK berjalan sendiri dalam memberantas korupsi.

Sebab, sambungnya, seluruh lembaga di negara ini satu suara yakni, memberikan dukungan untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi.

"Tidak ada istilah KPK jalan sendiri, tidak ada Jaksa Agung jalan sendiri, semua bersama sama, dukungan dari wakil rakyat, dukungan dari wakil daerah dan juga tentunya dukungan yg tidak bisa kita abaikan dari BPK yang selalu memberikan kita audit untuk penentuan perhitungan kerugian negara ya," terangnya.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo juga menyatakan hal yang sama dengan HM. Prasetyo yakni, lembaga legislatif akan memberikan dukungan yang maksimal untuk KPK. Salah satunya, dengan menyelesaikan polemik Pansus Hak Angket.

"Pertama bantuan DPR adalah ketika saya menjabat dan ditunjuk sebagai ketua DPR adalah pertama menyelesaikan hak angket pansus KPK yang sudah berhasil dengan baik ya soft landing," ujar Bamsoet.

Tak hanya menyelesaikan perselisihan hak angket, kata Bamsoet, DPR juga sedang menguatkan peran KPK lewat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengatur harta dan pembatasan pemakaian uang tunai.

"Dan kemudian kita bertahan atau mempertahankan undang-undang KPK agar tidak direvisi, sudah dipenuhi komitmen itu," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini