nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemenkumham Rancang Pengamanan Sidang Vonis Aman Abdurrahman

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 21 Mei 2018 19:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 21 337 1900882 kemenkumham-rancang-pengamanan-sidang-vonis-aman-abdurrahman-83q9AenfEA.jpg Aman Abdurrahman (Foto: Ist)

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dari jauh-jauh hari mulai mempersiapkan pengamanan putusan atau vonis terdakwa kasus bom Thamrin, Aman Abdurrahman. Aman diketahui pada pekan lalu, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman mat, pada 18 Mei 2018.

Pada tuntutan tersebut, Aman mengajukan pleidoi atau nota pembelaan dan akan dilanjutkan sidangnya pada 25 Mei 2018. Sementara sidang putusannya atau vonisnya masih belum dijadwalkan.

"Kita mempersiapkan pengamanan mereka, tetap saja pengamanan dengan pihak yang lain. Tidak ada yang khusus, akan tetapi pendekatan terhadap mereka agar kondusif, tetap kita lakukan," kata Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami di Jakarta, Senin (21/5/2018).

Sidang Aman Abdurrahman

Ia memastikan tidak ada pengamanan khusus, kendati tetap menggandeng pihak lainnya untuk menciptakan suasana kondusif jelang putusan pria yang akrab disapa Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma itu.

"Pengamanan bekerja sama dengan pihak lain senantiasa di tingkatan. Tetap bekerja sama dengan TNI dan Polri, kami juga ada satgasnya. Kemudian, Densus 88 dan BNPT. Kita berharap sekali masyarakat ikut memberikan suatu suasana kondusif, dan ada yang ditetapkan menjadi suatu yang lebih baik," pungkas Sri.

Terdakwa kasus bom Thamrin, Aman Abdurrahman sedianya dituntut hukuman mati karena diangga jadi penggerak aksi teror di Indonesia. JPU menyatakan, Aman orang yang harus bertanggung jawab di balik beberapa teror.

 Sidang Aman Abdurrahman

Sebab, Aman merupakan penggagas, pembentuk dan pendiri Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok yang diklaim sebagai teroris berafiliasi ke ISIS. Menurut jaksa, organisasi tersebut secara nyata menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jaksa menilai, dalam setiap aksi yang didalangi Aman mengakibatkan banyak korban meninggal dan korban luka berat. Bahkan menghilangkan masa depan anak-anak. JPU dalam amar tuntutannya memohon majelis hakim agar "menjatuhkan pidana Aman Abdurahman dengan pidana mati."

Jaksa menyatakan Aman terbukti melanggar Pasal 14 Juncto Pasal 6, subsider Pasal 15 Juncto Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian Pasal 14 Juncto Pasal 7 subsider Pasal 15 Juncto Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini