nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Khawatir Hukuman Andi Narogong Diperberat di Tingkat Kasasi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 09 Mei 2018 10:35 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 09 337 1896173 kpk-khawatir-hukuman-andi-narogong-diperberat-di-tingkat-kasasi-R3F3V0Y9Wv.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: Antara)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir hukuman Andi Agustinus alias Andi Narogong akan diperberat ‎oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi. Namun, KPK telah berusaha mengajukan bukti-bukti dan argumentasi di memori kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI.

Hal tersebut diungkapkan ‎Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, setelah pihaknya resmi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi DKI untuk terdakwa Andi Narogong, pada 17 April 2018, lalu.

"Kalau khawatir tentu saja ada kekhawatiran, namun proses hukum harus dimulai dari bukti-bukti yang ada dan juga argumentasi-argumentasi yang kami sampaikan dalam memori kasasi tersebut," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (9/5/2018).

Menurut Febri, pihaknya telah memasukkan poin-poin pertimbangan pemberian status Justice ‎Collaborator (JC) untuk Andi Narogong dalam memori kasasi. Febri pun berharap, MA dapat mempertimbangkan keadilan bagi seorang JC.

6 Saksi Berikan Keterangan pada Sidang Lanjutan Kasus KTP-el dengan Terdakwa Andi Narogong

"Kita harapkan MA mempertimbangkan ini secara adil agar posisi sebagai JC tersebut bisa sama-sama kita hargai dan ke depan orang tidak khawatir dan tidak takut lagi menjadi JC. Karena kita paham ada banyak resiko ketika seseorang menjadi JC," terangnya.‎

Tak hanya KPK yang melayangkan kasasi ke MA, pihak Andi Narogong juga telah mengajukan upaya hukum lanjutan atas putusan Pengadilan Tinggi DKI, beberapa waktu lalu. Upaya hukum lanjutan itu dilakukan kedua pihak setelah Pengadilan Tinggi DKI memvonis lebih berat hukuman terhadap Andi Narogong‎. Padahal, menurut KPK, posisi Andi sebagai JC sudah banyak berkontribusi dalam mengungkap aktor yang lebih besar di kasus e-KTP yakni, Setya Novanto.

(Baca juga: KPK dan Andi Narogong Kompak Ajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi)

Dalam pertimbangan putusan PT DKI Nomor ‎5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI, Andi Narogong dikategorikan sebagai pelaku utama. Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan status JC untuk Andi Narogong.

Selain itu, ‎Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memperberat pidana penjara terhadap pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Narogong menjadi 11 tahun. Andi Narogong juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar, uang pengganti sebesar 2,5 juta dollar Amerika Serikat (AS) dan Rp1.186 Miliar. Adapun, putusan tersebut lebih tinggi tiga tahun dari vonis penjara pada tingkat pertama atau di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Putusan tersebut resmi dikeluarkan pada, 3 April 2018 yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Daniel Dalle Pairunan‎, dengan anggota, INyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Hening Tyastiyanto dan Rusydi.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini