nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK dan Andi Narogong Kompak Ajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 08 Mei 2018 16:40 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 05 08 337 1895887 kpk-dan-andi-narogong-kompak-ajukan-kasasi-atas-putusan-pengadilan-tinggi-GWJB1Kyq87.jpg Andi Narogong. (Foto: Antara)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan upaya hukum lanjutan di tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. KPK resmi mengajukan kasasi pada 17 April 2017.

Tak hanya KPK, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa upaya kasasi juga telah diajukan oleh Andi Narogong. Menurut Febri, upaya kasasi penting dilakukan karena Andi Narogong berstatus Justice Collaborator (JC).

"Kasasi ini penting diajukan karena KPK berharap posisi Andi Agustinus sebagai JC lebih dipertimbangkan secara adil. Poin yang dikasasi di antaranya penerapan hukum tentang vonis Andi 11 tahun yang lebih tinggi dari tuntutan KPK, padahal Andi adalah JC," kata Febri dalam pesan singkatnya, Selasa (8/5/2018).

Menurut Febri, keterangan Andi Narogong cukup signifikan dalam membuktikan perbuatan dan aliran dana korupsi terhadap Setya Novanto. Sehingga, KPK berpandangan penegak hukum sudah sepatutnya menghargai posisi sebagai JC bagi Andi Narogong.

"Apalagi dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks dan bersifat transaksional, peran JC untuk mengungkap skandal-skandal besar yang melibatkan aktor kelas atas sangatlah penting," terang Febri.

(Baca juga: Hukuman Irman, Sugiharto dan Andi Narogong Diperberat, Ini Tanggapan KPK)

"Konsepsi ini tidak hanya diakui di hukum nasional kita di Indonesia, sejumlah konvensi internasional juga menganut prinsip tersebut," imbuhnya.

Tak hanya menyoal status JC, KPK juga memprotes putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor untuk Andi Narogong. Di mana, Pasal 2 sendiri berbunyi, 'Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara dikenakan hukuman penjara maksimal seumur hidup atau paling singkat empat tahun'.

6 Saksi Berikan Keterangan pada Sidang Lanjutan Kasus KTP-el dengan Terdakwa Andi Narogong

Seharusnya, sambung Febri, Hakim memutus Andi dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Di mana, Pasal 3 UU Tipikor sendiri berbunyi, 'Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara'.

"KPK memandang yang tepat adalah Pasal 3, mengingat terhadap Irman, Sugiarto dan Setnov yang sudah inkracht diputus terbukti bersalah secara bersama-sama berdasar Pasal 3," katanya.

KPK pun berharap dengan adanya upaya hukum kasasi, Hakim Mahkamah Agung (MA) dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan untuk Andi Narogong. "KPK berharap putusan MA nantinya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, baik terhadap masyarakat ataupun dalam posisi terdakwa sebagai JC," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam pertimbangan putusan PT DKI Nomor ‎5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI yang dikutip dari Direktori Mahkamah Agung (MA), Andi Narogong dikategorikan sebagai pelaku utama. Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan status JC untuk Andi Narogong.

Selain itu, ‎Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta juga memperberat pidana penjara terhadap pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Narogong menjadi 11 tahun.

Andi Narogong juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar, uang pengganti sebesar 2,5 juta dollar Amerika Serikat (AS) dan Rp1.186 miliar. Adapun, putusan tersebut lebih tinggi tiga tahun dari vonis penjara pada tingkat pertama atau di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Putusan tersebut resmi dikeluarkan pada, 3 April 2018 yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Daniel Dalle Pairunan‎, dengan anggota, INyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Hening Tyastiyanto dan Rusydi.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini