nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

3 Perlawanan HTI Tolak Pembubaran Ormas, dari Uji Materi hingga Banding

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 08 Mei 2018 08:14 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 05 08 337 1895667 3-perlawanan-hti-tolak-pembubaran-ormas-dari-uji-materi-hingga-banding-0Si4jvzIjE.jpg Sidang putusan pembubaran HTI di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018). (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)

JAKARTA – Perlawanan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kepada pemerintah Indonesia kian berada di ujung tanduk. Pasalnya, perjuangan mereka untuk mempertahankan eksistensinya di Tanah Air dikandaskan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak seluruh gugatan HTI, kemarin.

Awalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah akan menindak secara tegas terkait keberadaan HTI. Mantan Panglima ABRI itu menyatakan hal tersebut pada 8 Mei 2017. HTI dinilai memiliki visi dan misi yang bertolak belakang dengan Pancasila, yakni berniat mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem khilafah.

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Wiranto pula yang mengumumkan hal tersebut pada 12 Juli 2017 usai perppu ditandatangani Presiden Joko Widodo dua hari sebelumnya. Lewat perppu itu pemerintah dapat membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan, seperti yang sebelumnya termaktub dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Okezone merangkum tindak perlawanan HTI untuk menolak pembubaran tersebut, seperti berikut ini:

1.HTI Ajukan Uji Materi Perppu Ormas ke MK

HTI resmi mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakat (Ormas) melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra pada Selasa, 18 Juli 2017. Namun, usaha itu ternyata sia-sia lantaran MK menolak gugatan tersebut pada Selasa, 12 Desember 2017.

2. HTI Ajukan Gugatan ke PTUN

HTI kemudian menggugat pembubarannya ke PTUN. Merujuk dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di laman PTUN Jakarta, gugatan HTI bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT dan tertanggal 13 Oktober 2017. Dalam gugatannya, HTI meminta SK Nomor AHU-30.A.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan ditunda pelaksanaannya hingga ada kekuatan hukum yang mengikat. Namun, PTUN menolak seluruh gugatan HTI soal pembubaran tersebut pada Senin, 7 Mein 2018.

(Baca Juga: PTUN Tolak Gugatan HTI soal Pembubaran Ormas)

3. HTI Berencana Layangkan Banding

Menyikapi hasil sidang kemarin, HTI akan mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

"Karena itu kami tidak menerima, dan akan melakukan upaya hukum berikutnya banding," kata mantan jubir HTI Ismail Yusanto usai persidangan di PTUN, Jakarta Timur, kemarin.

(Baca Juga: HTI Terbukti Rancang UUD Khilafah Islamiyah dan Melenceng dari Pancasila)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini