nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PDIP Minta Kemendagri Lebih Ketat Awasi Ormas

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 08 Mei 2018 07:15 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 08 337 1895654 pdip-minta-kemendagri-lebih-ketat-awasi-ormas-Qam5YM4SEP.jpg Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno (Foto: Ist)

JAKARTA – Perjalanan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa dibilang sudah berada di ujung tanduk. Pasalnya, gugatan yang dilakukan oleh organisasi Islam transnasional itu ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Keberadaan HTI dinilai sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu keberadaan ideologi Pancasila.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengimbau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk lebih teliti dalam hal melakukan pengawasan ormas-ormas yang ada di Tanah Air. Pihaknya tak ingin lagi melihat adanya ormas yang berani mengusung konsep melawan ideologi Pancasila.

“Tugas Kemendagri untuk meneliti. Bila benar ada ormas pengimpor ideologi lain,” kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (8/5/2018).

Ia meminta kepada Kemendagri untuk tak pernah takut menindak ormas yang berani merubuhkan paham Pancasila. Sebab, mereka dinilai dapat menimbulkan perpecahan di tengah kedamaian yang ada di masyarakat. Untuk membasmi keberadaan pemecah bangsa itu maka harus ditunjukkan sebuah sikap ketegasan dari pemerintah.

“Membangun kekuatan (ormas menyimpang) di masyarakat, maka harus ditertibkan dengan tegas,” tegasnya.

 

Dengan adanya penolakan gugatan dari PTNU, lanjut dia, diharapkan dapat menjadi pelajaran kepada seluruh pihak yang berkeinginan melakukan pergerakan anti-Pancasila. Ia berharap, ini merupakan penguatan terhadap tekad merevitalisasi dan implementasi ideologi Pancasila.

“Di bumi Pancasila, tidak ada ruang untuk petualang ideologi di luar Pancasila,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim PTUN menyatakan menolak seluruh gugatan dari HTI terkait pembubaran ormas. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Tri Cahya saat membacakan amar putusannya dalam sidang gugatan HTI di PTUN, Jakarta Timur, kemarin.

"Mengadili untuk menolak seluruh gugatan dari penggugat," kata Ketua Hakim Tri Cahya.

Selain itu, hakim menolak seluruh eksepsi atau pembelaan dari HTI dalam pembubaran organisasi tersebut. Bahkan, hakim menyatakan HTI untuk membayar denda biaya perkara. "Eksepsi tidak terima seluruhnya. Menghukum penggugat bayar perkara Rp455 ribu," ucap Hakim Tri.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini