Share

HTI Terbukti Rancang UUD Khilafah Islamiyah dan Melenceng dari Pancasila

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 07 Mei 2018 15:16 WIB
https: img.okezone.com content 2018 05 07 337 1895377 hti-terbukti-rancang-uud-khilafah-islamiyah-dan-melenceng-dari-pancasila-GBt3FD9EjK.jpg Sidang putusan PTUN soal HTI. (Foto: Puteranegara/Okezone)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terbukti ingin melahirkan pemerintahan Islam atau Khilafah Islamiyah di Indonesia.

Hal tersebut terungkap dalam sidang putusan gugatan terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI di PTUN Jakarta, Senin (7/5/2018).

"Menimbang bahwa penggugat sudah terbukti ingin mendirikan negara Khilafah Islamiyah di NKRI tanpa ikut pemilu dan hal tersebut sudah dalam bentuk aksi dan bukan hanya konsep/pemikiran," kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya saat membacakan amar putusannya yang didampingi oleh Hakim Anggota Nelvy Christin dan Roni Erry Saputro.

Dalam hal ini, HTI juga terbukti telah merancang Undang-Undang Dasar (UUD) yang berkonsep Khilafah Islamiyah apabila pemikiran tersebut dapat terwujud di dunia. "Menimbang bahwa Majelis Hakim yakin bahwa HTI menyusun rancangan UUD dan bagi Hizbut penyusunan tersebut adalah gambaran bila saat nanti Khilafah Islamiyah sedunia ditegakkan," papar Hakim Tri.

Massa HTI.

Dengan adanya hal tersebut, maka HTI secara langsung terbukti telah bertentangan dengan Idiologi Indonesia, yakni Pancasila, khususnya pada sila ketiga, 'Persatuan Indonesia' dalam putusan tingkat pertama ini.

(Baca juga: Gugatan Ditolak PTUN, Pekik "Khilafah" Didengungkan Massa HTI)

Hal ini sejalan dengan keputusan Pemerintah Indonesia membubarkan HTI dengan mencabut status badan hukumnya dengan alasan bahwa kelompok tersebut telah melenceng dari landasan pemikiran Pancasila. "Maka dengan itu tindakan penggugat sudah betentangan dengan UU berlaku pada Pasal 59 ayat 4 huruf C Perppu Ormas karena terbukti paham diperjuangkan penggugat bertentangan dengan Pancasila," ucap Hakim Tri.

Dalam amar putusannya, Hakim menimbang bahwa HTI diyakini bukanlah kelompok atau jemaah semata, melainkan bagian dari politik global yang bertujuan untuk menciptakan konsep Khilafah Islamiyah di dunia.

"Hal itu dapat dibuktikan baik pengakuan penggugat dalam buku-buku rujukannya," ucap Hakim Tri.

Kendati bagian dari politik secara global, ormas HTI mendaftarkan badan hukum di Kemenkumham dengan bentuk kelompok atau jemaah. Sebab itu, sejak kelahirannya HTI di Indonesia sudah dianggap cacat hukum. "Oleh karenanya sejak dicabut status badan hukumnya tidak dapat dihidupkan kembali pakai baju perkumpulan berbadan hukum," tutur Hakim Tri.

Pembubaran HTI oleh Pemerintah Indonesia sendiri dilandasi oleh penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Follow Berita Okezone di Google News

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini