nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Moeldoko: Spirit Perpres TKA untuk Lindungi Tenaga Kerja Nasional

Fiddy Anggriawan , Jurnalis · Senin 30 April 2018 10:52 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 30 337 1892773 moeldoko-spirit-perpres-tka-untuk-lindungi-tenaga-kerja-nasional-5q1So5oTGB.jpg Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (foto: Ist)

JAKARTA - Kantor Staf Presiden menegaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing (TKA) diterbitkan dengan spirit menyeimbangkan antara kebutuhan investasi asing dengan pembukaan kesempatan untuk tenaga kerja dalam negeri.

Perpres 20/2018 mengatur penyederhanaan proses perizinan dan percepatan pelayanan dalam penggunaan tenaga asing. Namun, hal tersebut diimbangi dengan pasal-pasal persyaratan yang dimaksudkan untuk mengedepankan penggunaan tenaga kerja domestik dan kepastian alih teknologi dan keahlian. Selain itu, Perpres ini mempertegas berbagai sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan TKA.

Moeldoko

(Baca Juga: Menaker: Perpres 20/2018 Tidak Kurangi Syarat Kualitatif Tenaga Kerja Asing)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap, Pepres ini tidak dibawa ke ranah politis, yang bertujuan menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menekankan, kalaupun ada pelanggaran terhadap TKA di Indonesia, maka pemerintah dan aparat hukum pasti melakukan tindakan tegas.

“Tak ada toleransi terhadap pelanggaran Tenaga Kerja Asing di Indonesia,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta.

Moeldoko menjelaskan, isu ini perlu ditanggapi dengan bijaksana dan dengan lebih kepada prinsip solusi. “Isu TKA ini isu sensitif. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa jadi isu SARA. Kita kedepankan solusi dan penegaskan hukum,” paparnya.

Perpres No.20/2018 yang berisi 39 pasal ini memaparkan secara teknis Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas, dan pengurusan perizinannya. Dijelaskan juga dalam Pasal 5 bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia/jabatan tertentu.

Dalam Pasal 30 juga diterangkan bahwa ‘Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap tahun kepada menteri.

Pasal lain menegaskan pembinaan dan pengawasan TKA secara ketat, juga terkait, sanksi, pembiayaan dan ketentuan lain penggunaan TKA.

Terkait pernyataan Ombudsman RI terkait banyaknya TKA ilegal di Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan menjawab bahwa keberadaan tenaga kerja ilegal dapat terjadi di negara manapun.

“Yang penting adalah tindakan tegas terhadap pelanggaran itu,” tegasnya.

Dalam pembicaraan ini, Moeldoko menekankan bahwa problematika TKA ilegal telah ia diskusikan langsung dengan pihak imigrasi bahwa perlu adanya ketegasan lebih dalam menangani penyalahgunaan TKA ilegal.

“Saya sudah menelpon langsung Menaker dan Dirjen Imigrasi terkait hal ini,” katanya.

(Baca Juga: Perpres Tenaga Kerja Asing, Moeldoko: Generasi Muda Jangan Jadi Penakut!)

Kepala Staf Kepresidenan meminta masyarakat untuk tidak mengembangkan pola pikir ketakutan di antara kita, tapi sebaliknya mengembangkan keberanian. Artinya, ini dapat menjadi pelajaran untuk Bangsa Indonesia agar dapat melihat masa depan dengan keberanian.

“Jangan kembangkan ketakutan, tapi kedepankan keberanian. Sehingga bangsa ini tidak jadi bangsa yang lemah, tapi jadi bangsa yang berani bersaing,” tegas Panglima TNI Periode 2013-2015 ini.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini