Bamsoet: Belum Perlu Pansus Bahas Perpres Tenaga Kerja Asing

Bayu Septianto, Okezone · Selasa 24 April 2018 13:24 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 24 337 1890799 bamsoet-belum-perlu-pansus-bahas-perpres-tenaga-kerja-asing-GJIIVLwpoq.jpg Bambang Soesatyo (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai belum ada hal yang mendesak sehingga harus dibentuk Panitia Khusus Hak Angket terhadap terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Menurut saya belum ada urgensi atau belum ada yang mendesak apalagi dibikin sebuah angket," ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2018).

Menurut Bamsoet, Perpres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo ini hanyalah untuk menyederhanakan proses kualifikasi dan seleksi pekerja asing yang ingin bekerja di Indonesia. Ia tak setuju bila ada yang beranggapan bahwa Perpres ini untuk melonggarkan izin pekerja asing yang ingin bekerja di Indonesia.

"Sekarang ini kan sudah memasuki era digitalisasi sehingga aturan harus disesuaikan dengan proses komputerisasi yang lebih modern sehingga ditemukan langkah-langkah kebijakan yang mempermudah," jelas Bamsoet.

 (Baca Juga: Jokowi Terbitkan Perppres Penggunaan Tenaga Kerja Asing)

Mantan Ketua Komisi III itu meminta semua anggota DPR termasuk para pimpinan DPR untuk menyerahkan masalah ini kepada Komisi IX untuk mendalaminya.

"Sebagai Pimpinan DPR, saya Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto, Pak Utut Adianto, Pak Taufik Kurniawan bertanggung jawab terhadap kondisi-kondisi di DPR ini sehingga saya akan mendorong kesepakatan kami agar ini ditangani dan didalami komisi IX dengan memanggil pihak-pihak terkait," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing salah arah. Sebab, kata dia, kebijakan itu tidak berpihak pada pekerja lokal.

Fadli juga beranggapan Perpres itu berbahaya serta perlu dikoreksi. Dia pun beranggapan perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai tenaga kerja asing.

"Saya kira kebijakan-kebijakan tadi tak boleh dibiarkan tanpa koreksi. Itu semua harus segera dikoreksi. DPR sebenarnya pernah membentuk Panja Pengawas Tenaga Kerja Asing. Tapi rekomendasinya diabaikan. Jadi, bila perlu nanti kita usulkan untuk dibentuk Pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring," kata Fadli.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini