nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aplikator Ojek Online Wajib Jadi Perusahaan Transportasi per 1 Juni 2018

Wahyu Muntinanto, Jurnalis · Jum'at 20 April 2018 22:51 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 20 337 1889573 aplikator-ojek-online-wajib-jadi-perusahaan-transportasi-per-1-juni-2018-DJkOErJtVN.jpg Ilustrasi.

DEPOK - Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan, Syafrin Liputo mengatakan, peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) bakal mewajibkan perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi online (aplikator) menjadi perusahaan transportasi.

Rencana itu ditargetkan pada 1 Juni mendatang dan akan dipatenkan dalam Undang-Undang. "Kami sudah menargetkan per 1 juni (2018) sudah akan disahkan oleh kementrian Perhubungan Pak Menteri (Budi Karya Sumadi). Karena sekarang April ya, kita masih ada waktu lebih kurang satu bulan setengah untuk menyelesaikan itu," kata Syafrin Liputo di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (20/4/2018).

Dalam sisa waktu tak kurang dua bulan pihaknya masih mengkaji dengan pihak terkait, untuk selanjutnya dilakukan uji publik mengenai aturan itu. "Jadi nanti setelah itu selesai uji publik, seluruh masukan dapat, baru itu bisa disahkan, kita harapkan pada 1 Juni," lanjutnya.

(Baca juga: Ojek Online Jadi Perusahaan Transportasi, Organda: Telat 3 Tahun)

Ia menjelaskan, setelah ditetapkan dalam UU pada 1 Juni mendatang, dalam hal ini pemerintah akan memberikan kemudahan pada perusahaan aplikasi atau yang disebut masa transisi. "Begitu mereka bertransformasi jadi perusahaan transportasi, pemenuhan persyaratan perizinan pun akan ringan kita buat. Jadi kita buat beberapa terobosan dengan prasyarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan transportasi untuk mendapat izin," tuturnya.

Ojek Online

Saat ini penyusunan draf rancangan peraturan menteri perhubungan ini pun sedang dilakukan dan menurutnya seluruh pihak sudah menerima kebijakan ini, baik perusahaan aplikasi, pengemudi maupun pakar.

"Prinsipnya mereka sudah menerima pengaturan tinggal bagiamana detail pengaturan ini yang kita tentu selaraskan dengan seluruh stakeholder yang ada sehingga ini menjadi ideal dan implemented untuk PM ini dijalankan," pungkasnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini