nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini Saran Mantan Napi Teroris untuk BNPT

Hambali, Jurnalis · Kamis 19 April 2018 17:21 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 19 337 1888893 ini-saran-mantan-napi-teroris-untuk-bnpt-HigxEjUCuV.jpg foto: Illustrasi

TANGSEL - Meski berbagai program telah diterapkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam deradikalisasi terorisme, namun hal itu masih dianggap belum terlalu optimal, terutama untuk fokus dalam memberdayakan ekonomi mantan pelakunya yang terlibat.

Salah satu mantan narapidana terorisme, Yudi Zulfahri mengungkapkan, akar dari tindakan radikalisme dan terorisme adalah ideologi serta kesenjangan ekonomi. Oleh karenanya, penanganan dalam program BNPT atas dua hal itu mesti dipisahkan.

"Kalau saya lihat program saat ini kurang fokus. Mesti ada pemisahan dua hal berbeda, antara deradikalisasi dan disengagement (pelepasan). Harusnya di BNPT ada dua direktorat yang menangani masing-masing ini, saat ini cuma ada deradikalisasi, dicampur antar keduanya," tuturnya usai diskusi dan bedah buku 'Deradikalisasi Terorisme' di Aula Madya kampus UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (19/4/2018).

Dijelaskan Yudi, pendekatan yang dilakukan terhadap pelaku radikalisme dan terorisme adalah bagaimana caranya agar mereka bisa meninggalkan kelompok lama, dan menghilangkan paham radikalisme itu. Dalam hal ini, pemerintah melalui BNPT harus memberikan bantuan untuk berwirausaha, di samping deradikalisasi atas ideologinya.

 Diskusi Teroris

"Selama ini ada proses deradikalisasi, tapi di dalamnya juga ada program wirausaha yang dijalani. Sebenarnya itu (wirausaha) tidak masuk dalam program deradikalisasi, deradikalisasi itu ranahnya di teologi, ideologi, sehingga bisa fokus. Karena sekarang dicampur, maka hasil deradikalisasinya tak maksimal, dan wirausahanya juga tak maksimal," imbuh pria yang sempat ditahan sejak 2010 lalu karena terlibat dalam aksi terorisme di Aceh dan Jakarta itu.

Sementara di lokasi yang sama, Koordinator Relawan Padamu Negeri Provinsi Banten, Lukman Hakim mengatakan, tanggung jawab untuk memutus mata rantai radikalisme tak akan tuntas jika di tangani oleh BNPT semata, butuh semua intrumen negara yang masing-masing mengambil peran dalam mempersempit penyebaran paham radikalisme.

"Artinya kekerasan radikalisme yang terjadi pada tahun 2017, seperti bom panci, bom Sarinah, jangan sampai berulang, apa lagi menjelang tahun politik. Kan banyak sekali pemicu-pemicu yang bisa menunjukkan kekerasan itu terjadi, seperti hatespeech, black campaign. Nah ini harus kita persempit, semua harus terlibat agar pelaku radikalisme semakin tak ada ruang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebarkan pahamnya," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini